Revisi UU KPK

RUU KPK Selesai Periode Ini? Jokowi: Tanyakan ke DPR

Untuk itu, Jokowi meminta agar masalah revisi UU KPK jika tidak selesai di periode 2014-2019 ini baiknya ditanyakan kepada DPR.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan penyelesaian RUU KPK merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk itu, Jokowi meminta agar masalah revisi UU KPK jika tidak selesai di periode 2014-2019 ini baiknya ditanyakan kepada DPR.

"Itu sudah urusan DPR, tanyanya ke sana. Kok tanyanya ke saya. Kita harus tahu ketatanegaraan kita, setiap lembaga memiliki kewenangan. Pertanyaan itu ke DPR," ujar Jokowi, Jumat (13/9/2019) di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi menjelaskan pihaknya memang cepat mengirim surat presiden (surpres) terkait RUU KPK karena pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) tidak terlalu banyak, hanya sekitar empat sampai lima isu.

Sehingga setelah dirinya ‎menyerahkan surpres revisi UU KPK ke DPR, saat ini pembahasan revisi berada di tangan para wakil rakyat Senayan.

"Kalau sudah di sana, urusannya di sana. Jangan ditanyakan ke saya. Setiap lembaga memiliki kewenangan sendiri," tegasnya.

Baca: Dinilai Melemahkan KPK, Gerindra akan Tolak Revisi UU KPK

Seperti diketahui, ‎DPR telah mengirimkan surat sekaligus draf revisi UU KPK kepada Jokowi di pekan lalu. Setelah itu, Jokowi merespons dengan mengirim surpres untuk memulai pembahasan RUU KPK pada Rabu (11/9/2019) kemarin.

Jokowi menyatakan setidaknya ada beberapa point yang ditolak dan disetujui dalam draf RUU KPK yang disusun oleh DPR, diantaranya :

Jokowi setuju dibentuknya Dewan Pengawas KPK, pengelolaan LHKPN tetap berada di KPK hingga penyidik dan penyelidik KPK tidak hanya dari unsur kepolisian dan kejaksaan.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved