Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode ''Post Java''

Lebih jauh Facry Ali mengatakan, dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat elitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat

Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode ''Post Java''
Ist
Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar (tengah) memimpin FGD tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didampingi Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti, dan pemerhati masalah lingkungan hidup, dan konservasi alam, Judith J. Dipodiputro (kiri) di Kantor KLHK, Jakarta, Rabu (18/9) 

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Pengamat sosial politik Fachry Ali mengungkapkan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8), maka dimulailah periode yang disebut Post Java.

Ibu Kota baru Indonesia itu tepatnya sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

“Saya menyebut saat ini periode Post Java. Mengapa? Karena telah berubahnya peta politik dan kekuasaan di Tanah Air yang semula berpusat pada tradisi dan gagasan Kebudayaan Jawa yang berpusat pada kekuasaan elite, kini beralih pada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang bersifar egaliter,” ujar Fachry Ali, Rabu (18/9).

Fachry Ali mengungungkapkan itu saat memberikan masukan dan pandangannya pada acara Focus Grup Discussion (FGD) tentang kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota di Kalimanatan Timur yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

FGD dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, sedangkan paparan KLHS disampaikan Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti dan juga pandangan dari Judith J. Dipodiputro, pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan.

Lebih jauh Facry Ali mengatakan, dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat elitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat. Pandangan itu dalam jangka waktu sangat lama memperngaruhi politik dan kekuasan di Tanah Air. Tetapi ketika situasi politik berubah yakni reformasi yang membuka kesempatan setiap rakyat bisa tampil dan bertarung dalam kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pilpres, berangsur gagasan politik Jawa berubah.

“Tapi perubahan drastis terjadi saat Jokowi terpilih sebagai Presiden, terutama ketika dia menegaskan akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan, dan kemudian secara resmi mengumumkan tempat ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur, maka saya menilai, berakhirlah era kekuasaan Jawa,” papar Fachri Ali menjawab pertanyaan usai FGD.

Jadi, kata Fachry, Jokowi adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukan penunjukan dari elite. Jadi dia murni pemimpin yang berasal dari rakyat. Meski sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono juga dipilih oleh rakyat dalam Pilpres langsung 2004 dan 2009, tetapi pandangan dan kebijakannya masih bergantung pada pola gagasan kekuasan Jawa.

Mengenai FGD yang diselenggarakan KLHK, Fachry Ali sangat memuji, bukan saja karena srikandi yang berbicara memimpin FGD semuanya sangat pandai, tetapi posisi KLHK sangat penting dan strategis, mengingat dalam perbincangan publik mengenai pemindahan Ibu kota, fokus masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia pada aspek lingkungan dan daya dukung wilayah Kalimantan.

“Inisiatif KLHK mengumpulkan elemen masyarakat yang ahli dalam berbagai bidang sangat baik dan strategis dan banyak masukan yang bernas dari FGD ini, jadi saya sangat mendukung KLHK untuk terus menggelar FGD yang lebih fokus lagi sehingga sejarah baru pemindahan ibu kota dan awal periode Post Java berjalan mulus,” ujar Fachry Ali.

Halaman
123
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved