Enggan Respon Masalah RUU Pemasyarakatan, Dirjen PAS: Tunggu Paripurna

Sri Puguh Budi Utami terlihat enggan merespon perihal RUU Pemasyarakatan yang disebut akan memudahkan para koruptor mendapat remisi.

Enggan Respon Masalah RUU Pemasyarakatan, Dirjen PAS: Tunggu Paripurna
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami terlihat enggan merespon perihal RUU Pemasyarakatan yang disebut akan memudahkan para koruptor mendapat remisi

Hal ini terlihat, ketika Sri ditemui pasca acara Diseminasi Hasil Tes Hepatitis C bagi Narapidana di wilayah DKI Jakarta, Kamis (19/9).

Sri yang mengenakan kerudung warna kuning, meminta agar awak media menunggu pasca Rapat Paripurna DPR selesai dilakukan atau pada tanggal 24 September mendatang. 

"Nanti kita tanggal 24 (September) baru Rapat Paripurna, sehingga kita belum bisa memberikan jawaban. Kita tunggu paripurna baru nanti kita sampaikan," ujar Sri, di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jl Veteran no 11, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

"Setelah itu (pasca Rapat Paripurna, - red) nanti baru kita diskusi. Nanti kita lihat," kata dia lagi.

Baca: Dewan Pengawas, Potensi Munculnya Matahari Kembar di KPK

Sebelumnya diberitakan, DPR melalui Komisi III telah menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS) untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Dalam revisi tersebut, terdapat satu poin yang menjadi sorotan yakni mengenai pemberian remisi terhadap terpidana kejahatan luar biasa yakni terorisme, narkoba dan koruptor.

Adanya revisi UU Pemasyarakatan sekaligus akan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan RUU PAS membuat aturan mengenai pemberian remisi kembali kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Sekaligus membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang sebelumnya mengatur ihwal pemberian revisi.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved