RKUHP: Pidana untuk Lelaki yang Ingkar Janji Menikahi Meski Sudah Bersetubuh hingga Hamil Dihapus

Berikut update Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pidana untuk lelaki yang ingkar janji menikahi meski telah berhubungan badan hingga hamil telah resmi dihapus.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut update Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pidana untuk lelaki yang ingkar janji menikahi meski telah berhubungan badan hingga hamil telah resmi dihapus.

DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk segera mengesahkan RKUHP.

Beberapa kesepakatan dan penimbangan telah dibuat DPR hingga Rabu (18/9/2019).

Pasal di RKUHP menjadi sorotan saat ada pasal soal perzinaan yang menyebut pelaku/lelaki yang ingkar janji menikahi agar bisa berhubungan suami-istri akan dipidana.

Setelah Panja DPR dan Pemerintah melakukan rapat pembahasan, ada beberapa pasal, termasuk pasal tersebut di atas resmi dihapus.

Baca: Revisi KUHP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Pada 24 September

Baca: Menkumham: RKUHP Warisan Besar untuk Indonesia

Keputusan ini termasuk dalam isi rapat kerja pembahasan tingkat I RKUHP antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pasal tersebut dihapus lantaran khawatir akan dijadikan ajang pemerasan atau disalahgunakan.

Berikut isi Pasal 418 Ayat (1) dan (2) yang disepakati DPR dan Pemerintah.

Pasal 418 Ayat (1): Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.

Pasal 418 Ayat (2): Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Selain Pasal 418, Pasal 417 juga menjadi sorotan.

Baca: Laode M Syarif: Jika Dokumen yang Kami Terima Via Hamba Allah, Banyak Pasal Lemahkan KPK

Baca: Laode Sebut Masa Tergelap KPK Usai Revisi UU KPK, Najwa Shihab Syok Bertanya 2 Kali Dengar Fakta Ini

Pada pasal terkait perzinaan ini menegaskan jika setiap orang yang melakukan hubungan zina di luar nikah akan dipidana paling lama 1 tahun atau denda dengan kategori II.

Selain pasal perzinaan, pasal soal gelandangan juga menjadi perhatian.

Pada Pasal 432 disebutkan jika orang bergelandangan di jalan atau di tempat umum, maka akan didenda paling banyak Kategori I atau Rp 1 juta.

"Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I"

Download rancangan KUHP yang akan segera disahkan DPR dan pemerintah pada 24 September 2019 pada link berikut ini :

LINK >>>

(Pilih rancangan/ KUHP tanggal 15 September 2019 atau setelahnya)

Pakar Hukum : Penjara Penuh Jika RKUHP Sudah Disepakati

Dikutip dari Kompas.com, Pakar Hukum dari STHI Jentera, Bivitri Susanti menilai jika banyak pasal yang masih bermasalah dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Bivitri, jika KUHP ini disahkan maka masyarakat akan semakin terkekang.

Lebih lanjut Bivitri menyebut jika banyak RKUHP yang menyentuh ranah pribadi.

Beberapa pasal mengatur soal hubungan di luar pernikahan, orientasi seksual individu, bahkan penghinaan terhadap Presiden.

Menurut Bivitri, cara pandang legislator dalam menyusun RKUHP ini cenderung bernafsu untuk memberikan hukuman.

"Maunya menghukum menghukum menghukum. Seperti tadi (pasal yang mengatur soal) gelandangan, mungkin juga nanti yang hidup bersama di luar nikah, kemudian LGBT," ujar Bivitri.

"Akibatnya apa, barangkali penjara akan penuh, karena ada orang salah dikit dimasukin penjara," sambungnya.

Karena menyentuh ruang privasi terlalu dalam inilah, masyarakat akan menjadi sangat terkekang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "RKUHP Disepakati, Penjara Diprediksi Bakal Semakin Penuh"

(Tribunnews.com/ Kompas.com/ Kristian Erdianto/ Fitria Chusna Farisa)