Kasus Imam Nahrawi
Alasan Presiden Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi
"Oleh karena itu pilihannya tidak banyak, akhirnya Pak Presiden memutuskan Pak Hanif sebagai Plt," ucap Pratikno.
Editor:
Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan Presiden Jokowi menunjuk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga.
Menurut dia, Presiden menunjuk Hanif karena tak memiliki banyak pilihan.
"Ya, adalah beberapa pertimbangan kan pilihannya tidak banyak, kan ada beberapa menteri yang nanti dilantik pada tanggal 1 Oktober, dilantik sebagai anggota DPR," kata Pratikno di Istana Bogor, Jumat (20/9/2018).
Dua menteri yang akan dilantik sebagai anggota DPR yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Oleh karena itu pilihannya tidak banyak, akhirnya Pak Presiden memutuskan Pak Hanif sebagai Plt," ucap Pratikno.
Baca: Sosok Hanif Dhakiri yang Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi
Pratikno juga mengakui alasan Jokowi menunjuk Hanif karena merupakan kader PKB. Sebab, Hanif akan menggantikan posisi Imam Nahrawi yang juga merupakan kader partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.
"Iya (karena kader PKB)," ucapnya.
Imam Nahrawi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Mempora pada Kamis (19/9/2019), sehari setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Imam dan asistennya Miftahul Ulum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.
"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).
Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14,7 miliar melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11,8 miliar.
"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018," ujar Alex.
Sosok Hanif Dhakiri
Hanif Dhakiri sebelumnya didaulat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).
Nama Muhammad Hanif Dhakiri sontak muncul ke permukaan dan digadang-gadang bakal menjadi menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Bersama Marwan Jafar dan Mohammad Nasir, Hanif Dhakiri disebut-sebut akan menjadi calon menteri yang mengurusi tenaga kerja dan transmigrasi.
Pria kelahiran Brebes, 1 Maret 53 tahun lalu ini adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia dari daerah pemilihan Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.
Ia bertugas di Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
Muhammad Hanif Dhakiri adalah seorang politisi muda Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengabdi untuk partai tersebut sejak tahun 1998.
Hanif merupakan aktivis yang kental dan matang dalam tradisi organisasi Nahdlatul Ulama. di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Ia pernah menjadi Ketua Komisariat IAIN Salatiga (1991-1992), Ketua PC PMII Salatiga (1994-1995), Anggota Pleno Koordinator Cabang PMII Jawa Tengah (1995-1996) dan Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Buruh (LSAB) Pengurus Besar (PB) PMII (1997-2000).
Tahun 2000, Hanif mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PB PMII dalam kongresnya yang ketigabelas di Medan.
Nasib baik rupanya belum berpihak padanya, sehingga ia belum berhasil menjadi Ketua Umum PMII.
Dia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011.
Ia gerbaung ke PKB sejak awal, tahun 1998. Ia salah satu perumus dasar-dasar kepartaian PKB, termasuk menulis AD/ART PKB, naskah deklarasi, platform politik PKB yang dinamainya Garis-garis Besar Perjuangan Partai (GBPP).
Ia juga turut mendesain logo PKB yang diilhami warna PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan gambar dasar khas NU, yakni bola dunia dan bintang sembilan.
Hanif salah satu lingkaran inti H Matori Abdul Djalil, mantan Ketua Umum PKB dan politisi terkemuka NU saat itu, yang diberi kepercayaan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat itu untuk menakhodai kapal besar PKB untuk pertama kalinya.
Hanif pernah studi pendidikan S-2 di Universitas Indonesia dan telah menulis beberapa buku dan artikel, di antaranya Menggagas Fiqh Perburuhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa Memilih PKB? (2008).
Hanif Dhakiri juga sempat menelurkan album musik berjudul "The Drizzle: Traces of a Broken Heart" yang ditujukan untuk merayakan pesta demokrasi Pemilu 2014. Album berisi 11 lagu ini dimaksudkan untuk mengajak kalangan muda agar tidak golput.
"Musik ini diharapkan bisa mengajak pemilih pemula tidak lagi anti partai, dan tidak selalu menganggap Parpol (partai politik) itu kotor," kata Hanif.
"Politik itu indah, fun dan menarik, jika politik itu kotor musik bisa membasuhnya biar bersih," ujar Sekretaris Fraksi PKB ini.
Biofile:
Nama Lengkap: Muhammad Hanif Dhakiri
Tempat/tanggal lahir: Brebes, Jawa Tengah, 1 Maret 1961
Riwayat Organisasi:
- Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB periode 2005-2010
- Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda PKB (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011
- Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB
- Anggota Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
Menulis beberapa buku dan artikel, di antaranya:
- Menggagas Fiqh Perburuhan (1999)
- Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000)
- Post-tradisionalisme Islam (2000)
- Politik Melayani Basis (2001)
- Menjadi Politisi Manajer (2001)
- Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007)
- Mengapa Memilih PKB? (2008)
[Sumber: Kompas.com/Wikipedia].