Deretan Pasal Kontroversial di RKHUP yang Picu Perdebatan, Dianggap Ngawur dan Tak Masuk Akal

Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berbuntut pada ditundanya pengesahan undang-undang tersebut

Deretan Pasal Kontroversial di RKHUP yang Picu Perdebatan, Dianggap Ngawur dan Tak Masuk Akal
Tribunnews/Muhammad Iqbal Firdaus
Massa menggelar aksi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019). Aksi yang diwakili oleh buruh, mahasiswa, dan rakyat sipil ini menolak DPR mengesahkan RKUHP yang dianggap dapat mengancam rakyat Indonesia. Tribunnews/Muhammad Iqbal Firdaus 

TRIBUNNEWS.COM – Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berbuntut pada ditundanya pengesahan undang-undang tersebut.

Penundaan pengesahan RKUHP diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia dari berbagai elemen.

Ada beberapa pasal di dalam RKUHP yang menuai kontroversi dan dinilai tidak masuk akal.

Dikutip dari Kompas TV, berikut pasal-pasal dalam RKUHP yang kontroversial dan dinilai bermasalah.

Pasal 278

Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10 juta).

Pasal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Pasal 432

Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (Rp 1 juta)

Pasal ini dinilai multitafsir dan menimbulkan kerawanan warga yang bisa menghakimi orang yang berada di jalanan.

BACA SELENGKAPNYA>>>

Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunnewsWiki
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved