Banyak Kemajuan dari Tim Transisi untuk Analisis Materi UU KPK

Menurut Febri, analisis terhadap revisi UU KPK itu harus dilakukan secara hati-hati terutama yang berpotensi melemahkan KPK.

Banyak Kemajuan dari Tim Transisi untuk Analisis Materi UU KPK
Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah ada kemajuan banyak dari kerja tim transisi yang dibentuk untuk menganalisis materi-materi dalam revisi Undang-Undang KPK (UU KPK) yang telah disetujui pengesahannya dalam Rapat Paripurna DPR.

"Progresnya tentu saja ada banyak yang lebih detil yang sudah kami petakan baik di bidang SDM, di bidang kewenangan-kewenangan di penindakan yang kami sisir lebih lanjut dan juga aspek-aspek yang lain yang butuh tindakan cepat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut Febri, analisis terhadap revisi UU KPK itu harus dilakukan secara hati-hati terutama yang berpotensi melemahkan KPK.

Baca: Greta Thunberg kepada para pemimpin dunia: Kalian telah mencuri impian dan masa kecil saya

Baca: 16 Warga Sipil Tewas, Ribuan Orang Mengungsi ke Mapolres dan Kodim Jayawijaya

Baca: Kabar Papua Terkini : Korban Meninggal Akibat Kerusuhan Wamena Bertambah Jadi 21 Orang

"Saat ini kami fokus pada pelaksanaan tugas tim transisi karena analisis itu harus betul-betul kami lakukan secara hati-hati. Kalaupun ada risiko kerusakan atau pelemahan terhadap kelembagaan atau pelemahan terhadap pelaksanaan tugas KPK misalnya ke depan mungkin OTT jauh lebih sulit dilakukan. Risiko itu perlu diminimalkan dengan analisis yang lebih tepat," katanya.

Lebih lanjut, Febri juga mengatakan tim transisi nantinya juga akan melapor kepada pimpinan KPK apa tindakan cepat yang bisa dilakukan pascarevisi UU KPK itu.

"Nanti tim ini akan lapor ke pimpinan apa tindakan-tindakan cepat dalam waktu cepat yang bisa dilakukan. Jadi, kami memang perlu membagi ada tindakan cepat ada tindakan yang dilakukan dalam waktu dua atau tiga bulan atau bahkan lebih karena pasal peralihan dalam UU ini pun diatur selama dua tahun untuk kepegawaian misalnya," kata Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan lembaganya telah menyiapkan dua tim transisi untuk menganalisis materi-materi dalam revisi UU KPK itu.

"Kami menyiapkan dua tim transisi yang berhubungan dengan status kepegawaian. Kedua adalah tim transisi untuk mengantisipasi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam UU KPK yang baru dari segi penindakan," ujar Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Tim transisi tersebut diberikan waktu selama satu bulan untuk bekerja.

"Kami harap revisi UU segera dipelajari dan antisipasi terutama perubahan kepegawaian. Kami harap satu bulan sudah ada gambaran, kami beri waktu satu bulan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Lebih lanjut, Alexander juga menyatakan sambil menunggu tim transaksi bekerja, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait status pegawai KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas revisi UU KPK tersebut.

"Kami sudah mulai koordinasi dengan Kemenpan RB dan juga KASN dan kami sudah memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai KPK, bagaimana mekanismenya nanti," ujar Alexander.

Penulis: Ilham F Maulana
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved