Rizal Ramli: Perubahan di Indonesia Bisa Maju atau Mundur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Tokoh nasional Rizal Ramli mengungkap, Indonesia saat iini memasuki pancaroba. Yang ia maksudkan, bukan terkait dengan perubahan cuaca, melainkan perubahan politik. Mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menjelaskan pancaroba politik bisa diartikan perubahan menuju Indonesia maju atau justru mengalami kemunduran.

Menurut Rizal Ramli, ada lima faktor yang membuat pancaroba politik itu terjadi. Pertama, sebut Rizal Ramli, dari aspek hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Baca: BREAKING NEWS: Mahasiswa Jebol Gerbang Kantor Gubernur Jateng

"Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR akan terus menjadi bola salju," ujar Rizal Ramli Senin (23/9/2019).

Kedua, sambung Rizal Ramli, masalah Papua yang belum tuntas. Sebab, menurut pria yang karib disapa RR itu, aparat keamanan terkesan mengaburkan masalah utamanya, yakni, kasus rasial di Asrama Papua.

Baca: 6 Sifat Gemini yang Harus Diperhatikan Supaya Bisa Awet Pacaran dengan Zodiak Ini

"Semua masalah itu kan ada sebab dan akibatnya. Seharusnya aparat itu menangkap aktor intelektual penyebab kasus rasial di Asrama Papua, bukan masyarakat dan mahasiswa Papua yang menuntut keadilan," katanya.

Persoalan yang ketiga, lanjut Rizal Ramli, adalah masalah ekonomi, terutama daya beli masyarakat yang semakin menurun.

Baca: SITUASI TERKINI Pasca Kerusuhan di Wamena - 22 Orang Tewas, Gubernur Papua Beri Pernyataan Tegas

"Salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli adalah memberi insentif untuk menggenjot kemampuan beli masyarakat. Selain itu jangan kenakan pajak untuk pedagang kelas menengah ke bawah," ujarnya.

"Kemudian, jangan ada kenaikan TDL bagi pengguna listrik 900 VA agar mereka bisa membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokoknya," lanjut Rizal.

Baca: KPK Geram Impor Ikan Jadi Bancakan Rasuah

Rizal Ramli juga menyoroti persoalan BPJS Kesehatan yang defisit dan seolah tak ada jalan keluar untuk mengatasinya, sehingga keputusannya adalah menaikan iuran. Hal ini, menurut Rizal Ramli, justru akan menambah angka kemiskinan.

Baca: Dianggap Aksinya Ditunggangi, Begini Tanggapan Mahasiswa Tuntutan Kami Jelas

"Solusi mengatasi BPJS Kesehatan yang defisit pertama yakni; pemerintah harus menyuntikkan modal BPJS Kesehatan Rp 20 triliun. Sebab, modal awal BPJS Rp 5 triliun, BPJS dirancang ‘gagal finansial’ sejak awal," katanya.

"Kemudian revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Jadi, iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan, sementara perusahaan 6%. Besaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah upah minimum kerja di gratiskan," mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB ini menegaskan.

"Kemudian penyesuaian pembayaran klaim penyakit kronis dan terminal yang disesuaikan dengan pendapatan pasien. Untuk penyakit menengah atas dan orang kaya, harus top up. Prinsipnya dari sisi penerimaan dan pembayaran harus cross subsidy,” sambung Rizal.

Baca: Sekira 500 Mahasiswa Bakal Kumpul di Depan DPRD Bali, Suarakan #BaliTidakDiam

Faktor keempat dari pancaroba politik, imbuh Rizal Ramli, adalah investasi Tiongkok di Indonesia yang begitu masif seolah ada privelege.

"Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu mereka akan memilikinya," ujar Rizal Ramli.

Persoala terakhir adalah krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah sangat serius. Bahkan, dampak asap akibat karhutla itu sudah sampai ke negara tetangga, seperti, Malaysia.

Baca: Coba Melawan Petugas, Satu dari Dua Tersangka Kasus Peredaran Sabu di Sidoarjo Ditembak Mati

Beberapa wilayah di Sumatra dan Kalimantan-pun sudah tidak layak sebagai ruang hidup. Kehancuran lingkungan ini akan terasa ke masa-masa mendatang.