Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

Pemerintahan Jokowi Dinilai Makin Otoriter Lewat Pembungkaman Mahasiswa Melalui Rektor

Makin otoriter saja pemerintah kita saat ini. Ciri-ciri otoriterianisme adalah menggunakan segala cara untuk menghalau, menekan atau melawan suara pub

Pemerintahan Jokowi Dinilai Makin Otoriter Lewat Pembungkaman Mahasiswa Melalui Rektor
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Aktivis HAM Haris Azhar memberikan keterangan kepada wartawan mengenai peristiwa penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan oleh dua orang tak dikenal, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Mereka memberikan dukungan kepada KPK dan juga meminta presiden turun tangan dengan cara membentuk tim khusus guna mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imbauan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir perihal sanksi terhadap rektor yang tidak bisa mencegah mahasiswa melakukan demonstrasi mendapat kritik keras.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin otoriter karena melakukan berbagai cara untuk menghalau suara publik. Kali ini menyasar ranah akademis.

Haris menyatakan bahwa Menristekdikti Nasir sudah menjadi agen represif.

"Makin otoriter saja pemerintah kita saat ini. Ciri-ciri otoriterianisme adalah menggunakan segala cara untuk menghalau, menekan atau melawan suara publik. Dalam hal ini Menristekdikti sudah jadi agen represif," ujar Haris Azhar kepada wartawan, Kamis (26/9/2019).

Baca: Polri: 4 Tersangka Unjuk Rasa di Jawa Barat Diduga Anggota Anarcho-Syndicalism

Haris lantas menyebut Nasir sudah melakukan pengkhianatan karena telah menyimpang dari tugas dengan berupaya mencegah kebebasan berekspresi mahasiswa. Kata dia, seharusnya Nasir fokus saja untuk bekerja guna meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi.

"Padahal, tugas Menristekdikti adalah meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi. Sementara aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas. Jika kampus diminta cegah mahasiswa demontrasi, itu adalah bentuk pengkhianatan Menristekdikti pada kecerdasan mahasiswa," katanya.

Dia mengatakan sikap yang ditempuh pemerintah dalam menangani demonstrasi belakangan ini menunjukkan ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Hal itu, menurut Haris, berbuntut adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pelanggaran yang dimaksud Haris ialah seperti penangkapan para demonstran oleh aparat kepolisian di setiap aksi demonstrasi.

"Mereka paranoid, takut kehilangan kekuasaan disaat bersamaan tidak demokratis menjawab masalah. Berbagai pelanggaran HAM akhirnya muncul," ujar Haris.

"Termasuk sweeping. Apa dasar sweeping? Kalau semua yang demo ditangkap, apakah ini artinya demonstrasi adalah kejahatan?," Haris mempertanyakan.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved