Demo Tolak RKUHP Kembali Digelar, Kata Jokowi hingga DPR Sepakat Tunda RKUHP

Soal UU KPK misalnya, Presiden masih mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Baca: Jokowi Sampaikan Permintaan pada Pendemo yang Tolak RKUHP dan RUU KPK: Kita Mendengar Kok, Sangat

Baca: Pesan Jokowi kepada Mahasiswa yang Ingin Demo Lagi

Jokowi juga menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah sejak pekan lalu sesuai dengan amanat konstitusi.

Ia memastikan tidak keberatan dengan aksi unjuk rasa ini.

"Enggak apa-apa, konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk mnyampaikan pendapat," kata Jokowi.

DEMA UIN Jakarta Tolak Gagalkan Pelantikan Presiden

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Jakarta menentang keras upaya penggagalan pelantikan presiden terpilih yang sah.

"Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak sepakat dengan tuntutan yang menyatakan menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional," tertulis dalam rilis yang diterima TribunJakarta.

Selain itu, Dema juga menegaskan ketidaksepakatannya dengan mosi menegakkan Khilafah Islamiyah.

Tak ketinggalan, Dema UIN Jakarta mengutuk keras segala tindakan represif aparat terhadap demonstran.

Baca: Jokowi Persilahkan Mahasiswa Demo Tapi Jangan Rusuh

Baca: Politisi Golkar: Permadi Cs Parasit Demokrasi

Aparat keamanan diminta bertanggung jawab atas banyaknya jatuh korban luka dan jiwa saat aksi demonstrasi berlangsung.

Utamanya, Dema UIN Jakarta tegas menyatakan tetap fokus terhadap tuntutan yang sebelumnya disiarakan.

DPR Sepakat Tunda Pengesahan RKUHP

DPR RI telah menyepakati penundaan pengesahaan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-12 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan bahwa sebelum rapat paripurna, pimpinan DPR menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama pimpinan fraksi dan komisi.