OTT KPK di Cirebon

KPK Cegah GM Hyundai Engineering dan Camat Beber Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon

KPK mencegah General Manager Hyundai Engineering Herry Jung dan Rita Susana selaku Camat Beber, Kabupaten Cirebon selama enam bulan ke depan.

KPK Cegah GM Hyundai Engineering dan Camat Beber Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) mengumumkan penetapan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), Jumat (4/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah General Manager Hyundai Engineering Herry Jung dan Rita Susana selaku Camat Beber, Kabupaten Cirebon selama enam bulan ke depan.

Pencegahan berpergian keluar negeri tersebut dilakukan KPK berkaitan dengan dimulainya penyidikan kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

"Sejak proses hukum di perkara terkait sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 2 orang," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca: Anggota DPR Periode 2019-2024 Dapat Rumah Dinas di Kalibata dan Ulujami

Pencegahan terhitung sejak 26 April 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019.

Dalam kasusnya, Sunjaya telah dijerat KPK terkait perkara suap dan gratifikasi sejumlah perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dia telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.

Baca: Kesaksian Pak Sugiyono Soal 17 Celana Dalam Wanita di Tangerang yang Hilang Misterius

Tak hanya suap dan grarifikasi, Sunjaya juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

Dia diduga telah menyamarkan atau mengalihkan uang hasil suap dan gratifikasinya sebesar Rp 51 miliar.

Atas dugaan tersebut, Sanjaya Purwadisastra disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved