Sabtu, 20 September 2025

Kabinet Jokowi

Dirumorkan Jadi Menteri Jokowi, Fadli Zon: Enggak Lah, Itu Cuma Isu Saja

"Enggak lah, itu cuma isu-isu aja," tegas Fadli Zon saat ditemui dalam diskusi peluncuran buku di Perpustakaan Nasional

Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di sela-sela acara Forum Parlemen Dunia di Bali, Kamis, (5/9/2019). ? 

Bursa Menteri Kabinet Jokowi, PDI-P minta partai pengusung didahulukan, tak masalah tak beri kursi untuk Gerindra.

Soal bursa menteri kabinet baru 2019-2024, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo mendahulukan partai pengusung.

Hal itu sekaligus menanggapi wacana Partai Gerindra yang menyiapkan nama calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dirinya meminta Jokowi untuk memiliki skala prioritas dalam penyusunan menteri kabinet baru 2019-2024.

"Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," ujar Hasto saat ditemui di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019), dikutip dari Kompas.com.

Hasto meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu dan akan menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua.

Hasto menambahkan, PDI-P dan partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf telah membuka ruang kerja sama dengan Gerindra dalam menyusun struktur pimpinan parlemen dan alat kelengkapan dewan di dalamnya.

Karena itu, ia berharap Gerindra dapat memahami hal tersebut dan tetap melanjutkan kerja sama di parlemen.

"Bahwa meskipun PDI-P menang dengan kekuatan 60,7 di DPR persen kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014 sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," papar Hasto.

"Dengan demikian kerja sama seluruh parpol itu berjalan baik di DPR-MPR.

Susunan kabinet itu hak prerogatif presiden, tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca-pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senapas dan sebangun," kata dia.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyampaikan pendahuluan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Gamrbir, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN Tahun 2020.--
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyampaikan pendahuluan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Gamrbir, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN Tahun 2020.-- (Warta Kota/henry lopulalan)

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Tak Masalah jika Jokowi Tak Beri Kursi Menteri ke Gerindra

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan