KPK Bantu Pemda Papua Barat Tertibkan Aset P3D Rp 4 Triliun

KPK melakukan pendampingan dalam penertiban aset daerah dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi di wilayah Papua Barat.

KPK Bantu Pemda Papua Barat Tertibkan Aset P3D Rp 4 Triliun
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan dalam penertiban aset daerah dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi di wilayah Papua Barat.

Lembaga antirasuah membantu pemerintah daerah menertibkan aset personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) senilai total Rp4 triliun.

"KPK menjalankan fungsi trigger mechanism melalui fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan mendorong penertiban aset bermasalah yang kali ini dilakukan di wilayah Papua Barat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Baca: Lionel Messi Ungkap Momen Saat Dirinya Nyaris Tinggalkan Barcelona

Baca: Pernah Ditaksir Irwan Mussry Suami Maia Estianty, Desy Ratnasari Betah Menjanda, Liat Rumah Mewahnya

Baca: Jengkel Disebut Dungu, Ruhut Sitompul Ungkit-ungkit 4 Kuliah Rocky Gerung yang Tak Sampai Lulus

Penertiban tersebut merupakan rekonsiliasi dan pengalihan aset berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi, jembatan, konstruksi dalam pekerjaan, dan aset tetap lainnya antara pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Provinsi Papua Barat senilai Rp3,9 triliun.

Selain itu, ada juga penertiban aset dari pemerintah kabupaten/kota dampak dari pemekaran daerah.

Pengalihan aset tersebut dari Pemkab Manokwari kepada empat pemda hasil pemekaran yakni Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Tambrauw, dan Pegunungan Arfak senilai Rp56,7 miliar dan dari Pemkab Sorong Selatan ke Pemkab Maybrat senilai Rp8,5 miliar.

Febri menambahkan, selain penertiban aset, sejumlah pemda tersebut juga melakukan penandatanganan dokumen-dokumen kerja sama di bidang pertanahan, implementasi pencatatan pajak daring, dan terkait bidang perdata serta tata usaha negara.

"Ini semua berangkat dari temuan KPK dalam pengelolaan aset pada masing-masing pemerintah daerah yang masih bermasalah. KPK bersama dengan Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional akan terus membantu Pemprov Papua Barat dan seluruh jajaran pemda di lingkungan Provinsi Papua Barat," ujar Febri.

KPK berikutnya direncanakan akan kembali menertibkan sejumlah aset di jajaran pemda Papua Barat di antaranya berupa sertifikasi 613 bidang tanah seluas 16,3 juta meter persegi senilai sebesar Rp2,78 miliar.

Kemudian penertiban sebanyak 25 bidang tanah/bangunan dengan luas 54.561 meter persegi senilai sebesar Rp81,9 miliar dan penertiban aset kendaraan sebanyak 1.033 unit dengan nilai sebesar Rp5,3 miliar.

"Data penertiban ini masih terbatas dari beberapa pemda, yaitu Pemprov Papua Barat, Pemkab Raja Ampat, dan Pemkab Kaimana. KPK mengharapkan kerja sama dari pemda lainnya untuk menyampaikan data dan berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya masing-masing. Manajemen pengelolaan aset daerah yang baik akan menghindari hilangnya sejumlah aset yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," kata Febri.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved