Wapres JK Ingin Kemiskinan Ditiadakan di Indonesia Tahun 2030

Ia mengatakan, program penghapusan kemiskinan juga dilakukan hampir diseluruh dunia oleh World Bank atau Bank Dunia.

Wapres JK Ingin Kemiskinan Ditiadakan di Indonesia Tahun 2030
Setwapres ID
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara menerima laporan akhir tahun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Indonesia menargetkan akan menghapus kemiskinan di tahun 2030.

Hal itu disampaikan dalam kesempatan menerima Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

"Bukan penanggulangan, menghapuskan kemiskinan sampai 2030. Jadi semua harus kemiskinan dihapus di dunia ini, ini pekerjaan tidak mudah tentunya tapi harus kita lakukan," ujar JK.

Ia mengatakan, program penghapusan kemiskinan juga dilakukan hampir diseluruh dunia oleh World Bank atau Bank Dunia.

Baca: Ketua MPR: Kami Belum Putuskan dan Akan Terima Aspirasi Masyarakat Seluas-luasnya

"Program dunia dalam 10 tahun yang ingin menghilangkan, bukan mengurangi, ingin menghilangkan kemiskinan di dunia ini, bahwa kita capai atau tidak tentu tergantung upaya kita," kata dia.

Menurut JK, upaya TNP2K yang bukan hanya menyelesaikan masalah sosial, namun juga menyelesaikan persoalan di sektor-sektor lain, perlu diapresiasi.

Ia menambahkan, TNP2K selama ini telah bekerja profesional dan bisa bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan.

"Penting bagi kita mempunyai sistem, tapi sistem birokrasi berjalan tidak cepat. Bagaimana pun birokrasi dimana pun di dunia ini tidak mudah untuk cepat. Oleh karena itu TNP2K ini artinya lebih cepat," kata JK.

Sejauh ini JK menilai, target menghapuskan kemiskinan memungkinkan terealisasi, melihat adanya kebijakan seperti dana desa yang telah menunjukan hasil.

"Dana desa memperbaiki fasilitas desa. Dana desa itu penting dalam menanggulangi kemiskinan di desa sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antar kota dengan desa," ungkapnya.

Selaras dengan hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero menyatakan, seluruh tujuan SDGs itu akan dikebut pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nasional (RPJMN) dalam 10 tahun ke depan.

Dia menyatakan, dua fokus utamanya adalah mengurangi kesenjangan yang menjadi tujuan ke-10 dan meniadakan kemiskinan yang menjadi tujuan ke-1, dari 17 tujuan SDGs.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved