Ketua MPR Minta Pemerintah dan Parlemen Cari Pendekatan Baru terhadap Kelompok Intoleran

Perlu dicari dan dijajagi rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga

Ketua MPR Minta Pemerintah dan Parlemen Cari Pendekatan Baru terhadap Kelompok Intoleran
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo memberi paparan saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews.com di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet) mengatakan bahwa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah adanya kelompok intoleran yang terang-terangan tidak menyukai keberagaman atau kebhinekaan.
Pemerintah dan parlemen menurutnya perlu mencari rumusan pendekatan baru terhadap kelompok tersebut.

"Perlu dicari dan dijajagi rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga,"kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (13/10/2019).

Ia mengatakan bahwa selama ini, ada kebuntuan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok kelompok tersebut karena keengganan berdialog. Belum lagi sikap saling curiga antara negara dengan komunitas-komunitas itu. Oleh karena itu pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif.

Baca: Hasil Akhir Timnas Indonesia U23 vs Yordania, Garuda Muda Kembali Telan Kekalahan, Skor 0-1

Baca: Tiket Murah ke China dengan Maskapai AirAsia, Terbang dari Jakarta ke Shanghai Mulai Rp 1,7 Jutaan

Baca: KPK Sita Uang Rp 54 Juta dan USD 2.600 dari Rumah Dinas Bupati Lampung Utara

"Agar lebih komprehensif memahami akar permasalahan, pemerintah dan parlemen layak mendengarkan pandangan dan masukan dari lembaga-lembaga agama. Menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan baik saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa, untuk kemudian berdialog. Jika ada kontinuitas dialog, perilaku intoleran menjadi tidak relevan lagi," tuturnya.

Selama ini, negara memang sudah menyikapi kecenderungan ini dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di luar BPIP, banyak tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pejabat pemerintah, tak henti-hentinya menyerukan perlunya menjaga kerukunan dan budaya toleran. Banyak kegiatan dialog lintas agama dan budaya sudah digelar.

"Namun, Publik merasakan bahwa ragam program dan pendekatan untuk mereduksi perilaku intoleran itu belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kecenderungan saling hina antar-kelompok atau antar-golongan bahkan makin tinggi intensitasnya," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved