OTT KPK di Indramayu

Bupati Indramayu Ditangkap KPK 2 Hari Jelang Berlakunya UU KPK yang Baru

Kali ini berhasil mejaring Bupati Indramayu Supendi jelang dua hari UU KPK baru berlaku pada 17 Oktober 2019.

Bupati Indramayu Ditangkap KPK 2 Hari Jelang Berlakunya UU KPK yang Baru
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik Wakil Bupati Indramayu Supendi menjadi Bupati Indramayu sisa masa jabatan 2016-2021 di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (7/2/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap pejabat negara di tengah keraguan masyarakat terhadap UU KPK yang dinilai dapat melemahkan komisi antirasuah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

KPK masih saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Kali ini berhasil mejaring Bupati Indramayu Supendi jelang dua hari UU KPK baru berlaku pada 17 Oktober 2019.

Hal ini merujuk pada tanggal sidang paripurna DPR yang mengesahkan revisi UU KPK pada tanggal 17 September 2019 lalu.

Baca: Supendi Kena OTT KPK Setelah 8 Bulan Jadi Bupati Indramayu

Baca: Bupati Indramayu yang Ditangkap KPK Punya Harta Rp8,5 Miliar

Dengan demikian, UU KPK yang baru akan berlaku dalam 30 hari kedepan jika Presiden Jokowi tidak kunjung menandatangani UU KPK baru tersebut.

Hingga sampai saat ini, Jokowi belum juga memberikan kepastian terkait kapan Perppu akan dikeluarkan untuk membatalkan UU KPK.

Pihak Istana sendiri dalam sebuagh pernyataanya mempersilakan memilih jalur judicial review yakni mempersilakan pasal-pasal dalam UU KPK baru digugat ke MK.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya telah melakukan OTT terhadap Bupati Indramayu Supendi.

Dalam OTT tersebut, duit ratusan juta rupiah diamankan KPK.

"Uang sekitar seratusan juta," kata Agus kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Baca: KPK Tangkap Kepala Daerah Lagi, Mendagri: Kami Prihatin, Sudah Itu Saja

Total ada delapan orang yang diamankan KPK dalam OTT dini hari tadi tersebut. Saat ini, lima orang termasuk Supendi sudah berada di KPK.

Kedelapan orang yang terkena OTT KPK tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. Ada waktu 1x24 jam bagi KPK untuk menentukan status hukum mereka.

"Unsurnya bupati, ajudan, pegawai, rekanan dan Kepala Dinas dan beberapa pejabat Dinas PU lain," kata Agus.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved