Pendidikan GOTAG
Polemik UU KPK
Berita
-
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU KPK yang Diajukan Para Eks Pimpinan
Anggota Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan berdasarkan bukti lampiran dari DPR terkait rangkaian diskusi publik.
-
Usul Pimpinan KPK Mengenai Sosok Dewan Pengawas yang Akan Ditunjuk Jokowi
Adanya Dewan Pengawas ini merupakan konsekuensi dari berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
-
Jokowi Tak Kunjung Terbitkan Perppu KPK: Kita Hargai Proses Uji Materi di MK
Presiden Jokowi ungkapkan belum akan menerbitkan Perppu KPK. Ia beralasan karena Perppu KPK masih dalam tahap uji materi di MK.
-
Perppu UU KPK Tak Akan Diterbitkan, Ini Alasan Jokowi yang Singgung soal Sopan Santun Tata Negara
Jokowi) memberikan keputusan untuk tak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang (UU) KPK.
-
Akademisi Nilai Langkah Paling Tepat Revisi UU KPK Melalui Judicial Review
Perihal mengajukan gugatan melalui JR merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi.
-
Gelar Rembuk Hukum Nasional, KNPI Fasilitasi Gagasan Mengenai UU KPK dan RKUHP
Kegiatan yang dimoderatori oleh Fernando Yohanes tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Sejabodetabek.
-
Tuai Polemik & Kontroversi, UU KPK Resmi Berlaku Hari Ini Tanpa Ditandatangani Presiden Jokowi
Tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10/2019).
-
Ketua KPK Agus Rahardjo Blak-blakan: Pemerintah Tak Ingin Lagi Ada OTT
KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, KPK mungkin tidak akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi setelah revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK
-
Bupati Indramayu Ditangkap KPK 2 Hari Jelang Berlakunya UU KPK yang Baru
Kali ini berhasil mejaring Bupati Indramayu Supendi jelang dua hari UU KPK baru berlaku pada 17 Oktober 2019.
-
Terkait Polemik UU KPK, BEM Hukum Uncen Usul Opsi Judicial Review
Judicial review juga merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan oleh DPR.
-
Ada Risiko Politik dalam Penerbitan Perppu UU KPK, Feri Amsari: Presiden Harus Pentingkan Rakyat
Presiden disebut harus melepaskan loyalitas pada partai untuk bisa memimpin masyarakat Indonesia. Dengan begitu presiden akan lebih utamakan rakyat.
-
KPK Pesimis Bisa Ungkap Kasus Kelas Kakap Jika Undang-undang Baru Diterapkan
Perasaan tersebut didasari atas kewenangan baru yang diatur dalam perubahan kedua UU tentang KPK pada Pasal 40 tentang penerbitan SP3.
-
Gerindra Tunggu Perppu KPK Diterbitkan Sebelum Bersikap
Presiden punya subjektifitas dan pertimbangan sendiri apakah pantas atau tidaknya Perppu KPK.
-
Legislatif Review & Judicial Review, Alternatif Penyelesaian Polemik UU KPK Selain Perpu
Opsi legislative review dapat dilakukan sebagai langkah konstitusional untuk merubah ketentuan – ketentuan bermasalah dalam revisi UU KPK.
