Kabinet Jokowi

Pro dan Kontra Sikapi Jokowi Tak Libatkan KPK dalam Penjaringan Menteri

Bagi Erwin Natosmal, ini merupakan kemunduran komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Pro dan Kontra Sikapi Jokowi Tak Libatkan KPK dalam Penjaringan Menteri
Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaring menteri untuk kabinet Kerja II di periode kedua pemerintahannya bersama Maruf Amin.

Sikap ini berbeda dibanding awal pemerintahan Jokowi pada 2014 lalu, ketika berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Berbagai tanggapan pro dan kontra pun mengalir menyikapi sikap Jokowi yang tidak melibatkan KPK dalam menelusuri rekam jejak calon menterinya.

Langkah Mundur

Pegiat antikorupsi dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyayangkan Jokowi tidak kembali melibatkan KPK dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Bagi Erwin Natosmal, ini merupakan kemunduran komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

"Tidak melibatkan KPK dalam proses pemilihan menteri merupakan kemunduran komitemen Jokowi dalam memberantasan korupsi," ujar Erwin Natismal kepada Tribunnews.com, Senin (14/10/2019).

Padahal, lima tahun lalu, sudah ada konvensi ketatanegaraan baru yang positif dilakukan Jokowi dalam proses penentuan kabinetnya.

Tidak dilibatkannya KPK dalam proses pemilihan menteri kali ini, menurut dia, membuat proses kabinet hanya sebatas bagi-bagi kursi kekuasaan.

"Tidak dilibatkannya KPK dalam proses pemilihan kabinet kali ini membuat proses kabinet hanya sebatas bagi-bagi kursi kekuasaan," tegas Erwin Natosmal.

Baca: Romo Benny Minta Hentikan Kegaduhan Politik

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved