PPP Ingatkan Gerindra, Demokrat, dan PAN Jangan Bersikap Oposisi Jika Gabung Koalisi Pemerintah

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mempermasalahkan jika Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN masuk koalisi pemerintah.

PPP Ingatkan Gerindra, Demokrat, dan PAN Jangan Bersikap Oposisi Jika Gabung Koalisi Pemerintah
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Arsul Sani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mempermasalahkan jika Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN masuk koalisi pemerintah.

Namun, ia mengingatkan ketiga partai tersebut agar tidak bersikap seperti oposisi jika nantinya bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan.

Gerindra, Demokrat, dan PAN dalam Pilpres 2019 tidak mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca: Disebut Mirip Rumah Dinasti Zaman Dulu, Intip Yuk Kediaman Mewah Najwa Shihab yang Jarang Tersorot

Baca: Mitratel Borong Menara Indosat, Telkom Group Diprediksi Raup Untung

Baca: Soal Kabinet, Sekjen PPP: Kami Sabar Saja, Nanti Kalau Mendesak-desak Malah Tidak Dikasih Gimana ?

Baca: Kata Otavio Dutra Soal Kekalahan di Laga Debutnya di Timnas Indonesia

"Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu saja. Jangan kursinya mau, tapi begitu yang enggak enak, enggak mau, seolah-olah bukan bagian dari koalisi, itu saja," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Lebih lanjut, ia menilai jika PPP mendapatkan jabatan menteri, itu sebagai penghargaan karena mengusung Jokowi-Ma'ruf.

Namun, penyusunan komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya," ujar Arsul.

"Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden yang diberi hak prerogatif itu untuk kemudian ikut menentukan, 'yang ini diambil, yang itu jangan', jangan. Ya itu kita kembalikan saja ke beliau (Jokowi)," lanjutnya.

Sabar-sabar

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved