Kabinet Jokowi

ST Burhanuddin, Jaksa Agung yang Baru Dilantik Jokowi Adik Politisi PDIP TB Hasanuddin

Boyamin Saiman, melihat penunjukan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung tidak lepas dari unsur politik.

ST Burhanuddin, Jaksa Agung yang Baru Dilantik Jokowi Adik Politisi PDIP TB Hasanuddin
/Tribun Timur/Muhammad Abdiwan
MAKASSAR, SULSEL - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Fietra Sany (kiri) mencium tangan, ST Burhanuddin (kanan) saat lepas sambut Kajati Sulselbar di Makassar, Sulsel, Rabu (8/6/2011). Fietra Sany menggantikan ST Burhanuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar. (Tribun Timur/Muhammad Abdiwan)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melihat penunjukan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung tidak lepas dari unsur politik.

Menurut dia, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tahun 2012 itu dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"Saya menduga pilihan Burhanudin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai yaitu adik kandung dari TB Hasanudin (anggota DPR RI dari PDIP dan mantan Ketua PDIP Jawa Barat,-red)" kata Boyamin, Rabu (23/10/2019).

Dia menyayangkan pilihan Presiden Joko Widodo kepada Burhanudin, karena dinilai berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya.

Baca: Foto-foto Para Menteri Jokowi Sebelum Dilantik. Prabowo, Luhut, dan Sri Mulyani Terlihat Akrab

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Mantan Ajudan Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Tubagus Hasanuddin,
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Mantan Ajudan Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Tubagus Hasanuddin, (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO)

Pada periode 2014-2019, posisi Jaksa Agung ditempati M. Prasetyo.

Sebelum menempati posisi sebagai Jaksa Agung, M Prasetyo bergabung dengan Partai Nasdem.

"Diakui atau tidak Kejagung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi," kata dia.

Dia meragukan Jaksa Agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independent terlepas dari kepentingan politik jika mengacu terpilihnya Burhanudin karena faktor kedekatan terhadap partai politik.

Dia menilai, Kejagung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan akan lebih cenderung penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi dengan pola APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah = Inspektorat).

Baca: Pesona Franka, Istri Nadiem Makarim pada Acara Pelantikan Kabinet Jokowi di Istana

Halaman
1234
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved