FAKTA-FAKTA Dokter Terawan yang Tak Disetujui Jadi Menkes hingga Pernah Dipecat IDI

Berikut ini fakta-fakta dr Terawan yang tak disetujui jadi menkes oleh MKEK IDI hingga pernah dipecat dari IDI

TRIBUNNEWS.COM - Dokter Terawan Agus Putranto dilantik menjadi Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/10/2019) kemaren.

Pemilihan Dokter Terawan sebagai Menkes ternyata tidak disetujui oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

MKEK sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 30 Semptember 2019 lalu dengan nomor 0059/PB/MKEK/09/2019.

Surat tersebut ditandatangi oleh Dr Broto Wasiswto DTM&H, MPH selaku ketua MKEK.

Dalam surat tersebut dituliskan alasan MKEK tidak menyarankan Dokter Terawan, karena yang bersangkutan masih dikenakan sanksi akibat pelanggaran kode etik kedokteran.

Baca: Reaksi Dokter Terawan Soal Surat MKEK IDI yang Tak Setuju Dirinya Jadi Menkes

Baca: Dokter Terawan Cari Solusi Atasi Persoalan BPJS Kesehatan Agar Tidak Beratkan Rakyat

Berikut penggalan isi surat dari MKEK kepada Presiden Jokowi:

Bila diperkenankan kami ingin menyarankan agar dari usulan calon-calon tersebut (nama menteri kesehatan) mohon kiranya Bapak Presiden tidak mengangkat Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sebagai Menteri Kesehatan.

Adapun alasan yang mengirigi saran kami adalah karena Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sedang dikenakan sanksi akibat melakukan pelanggaran etik kedokteran.

Sanksi tersebut tertera dalam Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Pelanggaran kode etik tersebut terkait dengan terapi cuci otak atau Digital Substraction Angiography (DSA) yang diperkenalkan Dokter Terawan.

Berikut ini fakta-fakta yang dihimpun Tribunnews dari berbagai sumber soal penolakan Dokter Terawan sebagai Menteri Kesehatan

1. Reaksi Dokter Terawan

Meskipun mendapat penolakan, dr Terawan menganggap penolakan atas dirinya merupakan hal wajar.

Ia mengatakan, masalah pengangkatan pasti diwarnai pro dan kontra, terlebih lagi jabatan politis.