Breaking News:

Ketika Surya Paloh Buka Kemungkinan Berhadapan dengan Pemerintahan Jokowi

Partai NasDem menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berbeda arah dan sikap dengan pemerintah.

Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) dan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) usai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berbeda arah dan sikap dengan pemerintah.

Meskipun, kata Ketum NasDem, Surya Paloh, saat ini masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.

Baca: Gantikan Tito Karnavian jadi Kapolri, Idham Aziz Banyak Tangani Kasus Terorisme Termasuk Bom Bali

Selain itu, tiga kader Partai NasDem juga menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Surya Paloh, bisa saja sikap Partai NasDem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), dalam mengkritik kebijakan pemerintah. 

"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Surya Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019) seperti dikutip dari artikel  Kompas.com dengan judul: Surya Paloh: Ada Kemungkinan Nasdem Berhadapan dengan Pemerintah

Surya Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.

Di sisi lain, pemerintah yang sehat harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.

Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Pemerintah membutuhkan pikiran kritis tapi yang kami sepakati pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan untuk saling merusak menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun," tutur dia.

"Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," ucap Paloh.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved