Kabinet Jokowi

Komentari NasDem Bertemu PKS, PDIP: Posisi Parpol Hanya Dua, Koalisi atau Oposisi

Sistem pemerintah di Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang mana Partai Politik bisa berada di dalam dua posisi.

Komentari NasDem Bertemu PKS, PDIP: Posisi Parpol Hanya Dua, Koalisi atau Oposisi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kanan) usai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Arif Wibowo menilai bahwa partai NasDem tidak bisa melakukan proses check and balances terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebagai partai pemerintah, Partai NasDem tidak bisa berada di dua posisi, yakni koalisi dan oposisi.

"Posisi masing-masing Parpol hanya dibagi dalam dua posisi, koalisi pemerintahan pendukung Presiden-wakil Presiden dan koalisi di luar pemerintahan. Jadi check and balance itu saya kira praktik yang tidak diterapkan dalam demokrasi kita," kata Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (30/10/2019).

Sistem pemerintah di Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang mana Partai Politik bisa berada di dalam dua posisi.

Sistem pemerintahan di Indonesia dibangun berdasarkan asas musyawarah mufakat dan gotong royong. Sehingga menurutnya proses check and balances tersebut hanya bisa dilakukan partai-partai di luar pemerintahan.

"Ya seharusnya mereka-mereka yang ada di luar pemerintahan, bukan yang di dalam pemerintahan. Karena itu kritiknya lebih bersifat teknis ketimbang pokok-pokok kebijakan," katanya.

Baca: Menko PMK Ajak Menterinya Bentuk Desk Papua

PDIP menurutnya tidak dalam posisi melarang partai koalisi komunikasi dengan partai di luar pemerintahan.

PDIP hanya mengingatkan bahwa komunikasi yang dilakukan harus tetap dalam batasan atau koridor.

"(Komunikasi) itu otonomi masing-masing partai semua partai prinsipnya boleh saja berkomunikasi tapi mesti sadar, tahu dan paham batas-batas dari komunikasi menyangkut substansi komunikasi," katanya.

Sebelumnya, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersepakat berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR RI.

Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beserta jajaran DPP partainya dan Ketua Umum PKS Sohibul Iman beserta jajaran DPP partainya, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved