Anies Baswedan Sebut Ada Kesalahan Sistem, Djarot: Kalau yang Pakai Sistem Tidak Smart Ya Berantakan

"Kita harus terima kasih, karena pada saat ada rancangan seperti ini ditemukan kejanggalan, sehingga ada mekanisme untuk penyempurnaan, bahwa ada sesuatu yang tidak benar, marilah kita perbaiki bersama," Ujarnya.

Menurut Djarot, kelebihan e-budgeting adalah publik dapat mengetahui anggaran yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sehingga masyarakat Indonesia juga dapat ikut mengontrol mengenai harga-harga barang dan melihat apakah ada anggaran siluman atau tidak.

Pada intinya, Rencana APBD 2020 harus disusun secara terbuka dan transparan.

Sehingga dapat membantu menekan tingkat korupsi.

Berikut video lengkapnya:

Komentar Ahok

Tak hanya Djarot, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga menanggapi pernyataan Anies mengenai sistem yang rusak.

Melalui akun twitter @basuki_btp, Ahok sependapat dengan Djarot.

Menurutnya, sistem elektronik APBD tidak bermasalah selagi tidak ada niat maling.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada NIAT mark-up apalagi maling," kicau Ahok di twitter.

Ahok juga mengatakan untuk mencegah adanya korupsi dibutuhkannya penyusunan anggaran yang transparan.

"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: teansparansi," ungkap Ahok.

Adanya penyusunan anggran yan terbuka, tidak hanya anggota Dewan saja yang dapat menyisir dan mencermati anggaran, namun masyarakat juga dapat melihat.

Viralnya mengenai Rancangan APBD DKI Jakarta 2020 ini berawal dari unggahan di media sosial milik William Aditya Sarana.

Ia merupakan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam unggahannya, William menemukan pos anggaran yang janggal di website apbd.jakarta.go.id.

Satu diantara anggaran yang janggal ialah anggaran untuk lem Aibon yang menyentuh Rp 82,2 miliar.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)