UU KPK

KPK Tidak Permasalahkan Jokowi yang Tak akan Terbitkan Perppu, Ini 2 Hal yang Agus Rahardja Tekankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan Presiden Jokowi yang tak akan mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi.

KPK Tidak Permasalahkan Jokowi yang Tak akan Terbitkan Perppu, Ini 2 Hal yang Agus Rahardja Tekankan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo 

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan Presiden Jokowi yang tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penerbitan perppu merupakan wewenang seorang presiden.

"Jadi terserah pada presiden akan memilih misalnya menyelamatkan KPK dan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan perppu atau tidak, itu domain Presiden," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, melansir dari Kompas.com, Jumat (1/11/2019).

Mulai 17 Oktober 2019, Undang-undang KPK hasil revisi sudah berlaku mesti tanpa tanda tangan Presiden Jokowi.

Sesuai undang-undang, nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 73 ayat 1 dan 2 disebutkan undang-undang otomatis berlaku, terhitung 30 hari setelah disahkan di Paripurna DPR, 17 September 2019 lalu.

Baca: Jokowi Serba Salah Hadapi Revisi Undang-undang KPK, Puaskan Parpol atau Mahasiswa?

Baca: Kelompok Studi Aquinas Luncurkan Draft Perppu KPK

Pasal 73 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut,

"Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden"

Halaman
1234
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved