Ajukan Praperadilan, Imam Nahrawi Merasa Dirugikan

Imam Nahrawi mengajukan praperadilan mengenai statusnya sebagai tersangka dalam dugaan menerima uang suap

Ajukan Praperadilan, Imam Nahrawi Merasa Dirugikan
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi usai menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). Imam menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengajukan praperadilan mengenai statusnya sebagai tersangka dalam dugaan menerima uang suap pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Sidang praperadilan dilakukan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin (4/11/2019). Namun, sidang tersebut tidak dihadiri langsung oleh Imam Nahrawi selaku pemohon.

Kuasa Hukum Imam Nahrawi, Saleh menyebut, pengajuan praperadilan tersebut menyusul adanya prosedur penetapan tersangka yang diabaikan oleh lembaga anti rasuah. Salah satunya, kliennya ditetapkan tersangka sebelum diperiksa sebagai calon tersangka.

"Pak Imam Nahrawi belum diperiksa sebagai calon tersangka sebagaimana amanah dari putusan MK nomor 21 tahun 2014," kata Saleh.

Baca: Perjalanan Kasus Mantan Dirut PLN Sofyan Basir Hingga Divonis Bebas

Dalam pokok perkaranya, ia juga mempersoalkan tidak adanya pemeriksaan saksi-saksi sebelum dikeluarkannya sprindik penetapan tersangka. Dia bilang, hal tersebut melanggar prosedur penetapan tersangka.

"Sebelum dikeluarkan sprindik tanggal 28 Agustus itu kemudian kami menemukan bukti-bukti bahwa ternyata pemeriksaan saksi-saksi itu dilakukan setelah 28 Agustus 2019," ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga mempersoalkan prosedur penahanan dari KPK. Dia mengklaim, prosedur yang dilakukan lembaga antirasuah juga tidak benar.

"Kita persoalkan karena yang melakukan penahanan di tanggal 27 September adalah Agus Rahardjo selaku penyidik. Sementara kita tahu bahwa pak Agus Rahardjo, ini Pak Agus sendiri loh yang ngomong di media yang menyerahkan mandat kepada presiden di tanggal 13 September 2019," tuturnya.

"Selain itu Saut Situmorang juga sudah menyatakan mengundurkan diri. Oleh karena itu ini kolektif kolegial nya kita kemudian dijadikan materi pra pradilan," sambungnya.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved