Revisi UU KPK Sudah Berlaku, Bagaimana Kabar Dewan Pengawas?

Dewan Pengawas KPK hingga saat ini belum terbentuk, padahal revisi UU tentang KPK telah berlaku sejak bulan lalu.

Revisi UU KPK Sudah Berlaku, Bagaimana Kabar Dewan Pengawas?
Warta Kota/henry lopulalan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM - Revisi UU KPK sudah berlaku sejak 17 Oktober 2019, lalu, namun Dewan Pengawas KPK hingga kini belum terbentuk.

Dalam pertemuan bersama dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka, Jumat (1/11/2019), Presiden Jokowi mengungkapkan Dewan Pengawas KPK masih dalam proses pembentukan.

Presiden Jokowi menjelaskan saat ini masih pada tahap memilah siapa yang akan mendapatkan posisi sebagai Dewan Pengawas KPK.

Presiden Jokowi juga menjelaskan pelantikan Dewan Pengawas KPK akan berbarengan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru pada bulan Desember di tahun ini.

Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan wartawan
Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan wartawan kepresidenan, Jumat (1/11/2019).

"Untuk saat ini untuk Dewan Pengawas KPK kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti duduk di dalam Dewan Pengawas KPK," terang Presiden Jokowi.

"Dan untuk pelantikan Dewan Pengawas KPK nanti akan bersamaan dengan pengambilan sumpah Pimpinan Komisioner KPK yang baru, yaitu di bulan desember."

Dewan Pengawas akan ditunjuk dan nantinya akan dilantik langsung oleh Presiden Jokowi, untuk pertama kalinya. 

Pemilihan Dewan Pengawas tidak akan melalui panitia seleksi atau pansel.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan wartawan
Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 69 A dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 69 A ayat 1 menjelaskan Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Halaman
12
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved