Ketua Komisi III Sarankan RKUHP Tidak Dibahas Ulang

Herman mengatakan bahwa Komisi III saat ini sedang menyusun jadwal untuk mensosialisasikan RKUHP dan RUU Pemasyarakat yang batal disahkan

Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Herman Hery 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III Herman Herry berbeda pandangan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terkait sejumlah RUU Kontroversial yang batal disahkan pada periode lalu.

Herman mengatakan bahwa Komisi III saat ini sedang menyusun jadwal untuk mensosialisasikan RKUHP dan RUU Pemasyarakat yang batal disahkan karena gelombang protes masyarakat Oktober lalu.

"Ya kan sesuai semangatnya UU itu harus disosialisasikan kembali, nah sekarang tugas Komisi III masih menyusun jadwal untuk mesosialisasikan dua UU itu, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan," ujar Herman Herry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (4/11/2019).

Baca: Wakil Ketua DPR: Bonus Demografi Jangan Sampai Berbalik Jadi Bencana

Herman menyarankan dua RUU tersebut tidak dibahas ulang, melainkan hanya sosialisasi saja. Tidak akan ada perombakan pasal-pasal meskipun sebelumnya presiden mengatakan terdapat 14 pasal yang bermasalah dalam RKUHP.

"Saya sebagai Ketua Komisi menyarankan untuk melakukan sosialisasi, bukan pembahasan. Pembahasan dengan sosialisasi beda, kalau pembahasan dibongkar kembali, kalau sosialisasi kita mensosialisasikan, beda," katanya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kemungkinan RKUHP akan dibahas ulang, meskipun pada periode sebelumnya revisi telah disepakati ditingkat panitita kerja antara DPR dengan pemerintah.

"Yang mungkin akan dibahas lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (1/11/2019).

Ia mengatakan pembahasan dilakukan pada pasal-pasal yang menuai kontroversi masyarakat. Untuk diketahui Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP karena terdapat 14 pasal yang bermasalah. Jokowi meminta penundaan tersebut setelah timbulnya gelombang protes masyarakat.

"Kemungkinan begitu (bahas ulang), nanti kita akan bicarakan lebih lanjut di pimpinan dan masing-masing komisi dan legislasi," katanya.

Baca: Rencana Calon Kapolri Komjen Idham Azis Selesaikan Kasus Novel Baswedan

Namun yang paling penting, menurut Dasco, DPR periode sekarang akan lebih menekankan pada sosialisasi RKUHP ke masyarakat. Misalnya soal pasal pasal kontroversi yang beberapa diantaranya sebenarnya sudah ada sejak KUHP belum direvisi.

"Supaya hal-hal yang terjadi sebelum ini itu tidak terjadi lagi, bahwa memang ada beberapa UU yang sudah katakanlah dua atau tiga dasawarsa sebenarnya dibikin, tetapi baru diputuskan kemarin," katanya.

Berita Populer
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved