BPJS Kesehatan

Dirut BPJS Kesehatan Bantah Ada Penagih Iuran Bergaya 'Debt Collector'

Namun, ia mengungkapkan memang ada tim penagih yang dibentuk untuk menagih kepada peserta BPJS Kesehatan yang menunggal iuran.

Dirut BPJS Kesehatan Bantah Ada Penagih Iuran Bergaya 'Debt Collector'
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Komisi IX DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni dan jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris membantah adanya tim penagih iuran yang bekerja ala debt collector.

Namun, ia mengungkapkan memang ada tim penagih yang dibentuk untuk menagih kepada peserta BPJS Kesehatan yang menunggal iuran.

"Sesuai undang-undang, BPJS berwenang untuk menagih pembayar iuran, disebutkan BPJS dalam hal penyelenggaraan program dapat bekerja sama dengan pihak lain terhadap peserta," kata Fachmi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Lebih lanjut, Fachmi mengatakan, tidak ada sama sekali niat BPJS Kesehatan mengembangkan skema penagihan bergaya debt collector.

Baca: Masyrakat Protes Iuran BPJS Naik 100%, Begini Tanggapan Pemerintah

Justru, BPJS Kesehatan akan membangun pendekatan berbasis komunitas.

Yakni merekrut tokoh-tokoh yang dekat dengan masyarakat, untuk menjadi kader JKN-KIS.

"Kami ingin meluruskan pemberitaan tentang debt collector, jadi sesungguhnya tidak ada sama sekali niat kami dari awal untuk mengembangkan debt collector. Kami ingin membangun pendekatan berbasis komunitas, jadi terobosan yang kami lakukan adalah merekrut tokoh-tokoh lokal mereka dekat dengan masyarakat, dikenal masyarakat menjadi kader JKN-KIS," ucapnya.

Fahmi menjelaskan, nantinya terdapat beberapa tugas yang akan diemban oleh kader JKN-KIS.

Ia menyebut, fungsinya antara lain memberi informasi dan penanganan pengaduan, kemudahan pendaftaran sebagai peserta, dan mengingatkan pembayaran iuran kepesertaan setiap bulannya.

"Kita memiliki hotline langsung dengan kantor cabang kami. Sehingga kalau ada masalah, peserta mengadu yang dibina oleh kader, itu dengan cepat bisa dibantu. Kalau ada masyarakat disekitar tempat tinggal kader yang ingin menjadi peserta, dibantu kemudahan mendaftar sebagai peserta," kata Fahmi.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved