Mencuat Isu Dana Desa Fiktif, Pengamat Sebut Pemerintah Lemah dalam Melakukan Verifikasi

"Bayangkan transfer duit tapi hitungannya bagaimana, enggak tahu. Ternyata desanya desa bodong, desa hantu," katanya

Mencuat Isu Dana Desa Fiktif, Pengamat Sebut Pemerintah Lemah dalam Melakukan Verifikasi
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng berdiskusi tentang rencana pemindahan Ibukota pada acara Polemik di restoran d'consulate, Jakarta, Sabtu (24/08/19). Talkshow tersebut mengangkat tema 'Polemik Gundah Ibukota Dipindah'. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencuatnya temuan adanya pengalokasian dana ke desa fiktif membuat kinerja kementerian terkait dipertanyakan.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, pemerintah lemah dalam melakukan verifikasi pengalokasian dana desa tersebut.

Baca: Wakil Menteri Desa Minta Bantuan Ikut Awasi Penggunaan Dana Desa

Robert menjelaskan secara administratif, setiap desa memiliki kode wilayah yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Walaupun kode wilayah desa tersebut tidak ada, kata dia, Pemerintah tetap mengalokasikan dana desa walau penyalurannya diberikan kepada kabupaten atau kota terlebih dahulu.

"Bayangkan transfer duit tapi hitungannya bagaimana, enggak tahu. Ternyata desanya desa bodong, desa hantu, atau apa pun namanya. Ini berarti soal verifikasi kita lemah sekali," kata Robert saat dihubungi, Rabu (6/11/2019).

Padahal, kata dia, ketika usulan kabupaten/kota diajukan kepada Kemenkeu, rincian berapa banyak desa yang menerima dana tersebut dicantumkan.

Tidak hanya itu, jumlah desa penerimanya pun mendapatkan alokasi dana yang berbeda-beda karena letak geografis, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan lain-lainnya pun berbeda.

"Saat masuk ke Kemenkeu, ketika memasukkan desa itu dalam variabel perhitungan kan tidak asal angkut begitu saja, dia harus koordinasi dengan Kemendagri yang punya kode wilayah bahkan juga dengan Kementerian Desa," kata dia.

"Nah ini bagaimana koordinasi di Pusat, ini berarti dari kabupaten/kota langsung ke Kemenkeu dipakai tanpa ada koordinasi kiri-kanan dengan dua kementerian lain, Kemendes dan Kemendagri," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Halaman
1234
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved