Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Sebut Persoalan Ekonomi Hingga Ketidakadilan Bisa Picu Radikalisme

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan penyebab radikalisme tidak hanya diakibatkan satu faktor saja.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Sebut Persoalan Ekonomi Hingga Ketidakadilan Bisa Picu Radikalisme
Tribunnews.com/ Larasati Dyah Utami
Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengatakan penyebab radikalisme tidak hanya diakibatkan satu faktor saja.

Menurutnya, radikalisme bis dipicu karena persoalan ekonomi hingga ketidakadilan.

"Persoalan ekonomi, kesenjangan sosial, ketidakpuasan, dan juga ketidakadilan dapat menjadi penyebab radikalisme," kata Kamarudin Amin dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca: Dubes Selandia Baru Doakan Pemerintah Jokowi dan Maruf Amin Sukses

Untuk memerangi radikalisme, tanggung jawab penguatan pemahaman keagamaan, menurutnya bukan eksklusif dimiliki kementerian saja.

Menurutnya semua elemen bangsa bertanggung jawab dalam melakukan penguatan pemahaman keagamaan.

"Hal tersebut tidak bisa dilakukan secara sporadis, tapi harus berkesinambungan, terstruktur, masif, dan jangka panjang," ujarnya.

Menurutnya beruntung Indonesia memiliki infrastruktur sosial yang kuat yang salah satunya berasal dari organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca: Surya Paloh: Rakyat Butuh Bukti, Partai Mana yang Paling Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila

Ia mengatakan, Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan ormas yang moderat sehingga bisa menangkal berkembangnya radikalisme.

"Kedua ormas besar ini moderat, sehingga umatnya memiliki infrastrukur sosial yang kuat untuk mengantisipasi ideologi radikal," ujarnya.

Meskipun begitu, Kamaruddin Amin mengatakan, kewaspadaan tetap harus ada dengan melakukan langah-langkah antisipatif.

Sebab di satu sisi, kondisi bangsa yang sangat plural, mengandung potensi konflik.

Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved