Dua Kasus Ini Kuatkan KPU untuk Melarang Koruptor Maju di Pilkada

Dua Kasus Ini Kuatkan KPU untuk Melarang Koruptor Maju di Pilkada

TRIBUNNEWS.COM - Kabar akan adanya KPU yang melarang koruptor untuk maju di Pilkada santer terdengar kebenarannya.

Dilansir melalui Kompas.com, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, KPU akan tetap melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah serentak 2020.

KPU tetap memberlakukan larangan itu meskipun PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor ikut pemilu sempat dibatalkan Mahkamah Agung.

KPU mempunyai alasan tersendiri yakni menemukan novum baru yang bisa mematahkan putusan MA itu.

"Ada novum baru, ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah argumentasi itu," kata Arief usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Fakta baru yang ditemukan KPU adalah adanya calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan, namun tetap terpilih.

Kasus itu terjadi di Pilkada Tulungagung dan Maluku Utara.

"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tapi orang lain," ujarnya.

Menurut Arief ada juga argumentasi jika mantan napi korupsi sudah ditahan dan menjalani pidana maka sudah bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan.

Nyatanya kepala daerah di Kudus yang sudah pernah dipidana karena kasus korupsi kembali terlibat jatuh ke lubang yang sama.

"Nah, atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutkan sebagai novum. Maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah," kata Arief.

Arief memastikan aturan mengenai larangan eks koruptor maju Pilkada 2020 ini akan diatur di PKPU.

Arief juga meminta kepada Presiden Jokowi agar larangan ini bisa diatur dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu.

1. Kasus Korupsi oleh Kepala Desa di Kudus