KPK Kembali Periksa Eks Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo

Ia akan bersaksi dalam perkara suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

KPK Kembali Periksa Eks Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo duduk di ruang tunggu saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Sri Widodo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara atas kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakalan memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.

Ia akan bersaksi dalam perkara suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

"Saksi diperiksa untuk tersangka MUS (Mustafa, mantan bupati Lampung Tengah)," kata Plh Kepala Biro Humas KPK Chrystelina G Sitompul kepada wartawan, Senin (11/11/2019).

Sebelumnya pada Kamis (7/11/2019), KPK telah memanggil Sri Widodo untuk kasus yang berbeda. Saat itu ia diperiksa kasus suap proyek di Dinas PUPR dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara yang menjerat Bupati Lampura nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara.

Kembali ke kasus korupsi Mustafa, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. 

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. 

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp95 Miliar.

Total Rp95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved