Status Mantan Napi Ahok Disorot, Pimpinan DPR: Silakan Kementerian BUMN Kaji Aturannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai mantan narapidana (napi) dipermasalahkan dikabarkan akan menjadi petinggi perusahaan di BUMN.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai Kementerian BUMN harus mengkaji aturan mengenai pemilihan bos BUMN.

"Silakan Kementerian BUMN mengkaji secara filosofinya kemudian secara dampaknya, kemanfaatannya dan sebagainya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Menurut politikus Golkar itu, Kementerian BUMN memiliki hak serta kewenangan dalam menempatkan seseorang di pimpinan BUMN.

Namun, pemilihan tersebut harus didasari aturan yang berlaku.

Termasuk status Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan.

"Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu (mundur dari PDIP) secara aturan," ujarnya.

Mundur dari Parpol

Azis Syamsuddin juga mengatakan Ahok harus mundur dari partai politik apabila menjadi direktur atau Komisaris BUMN.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu secara aturan," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Namun, Azis menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN terkait rencana melibatkan Ahok di perusahaan negara. Azis mempersilahkan Kementerian BUMN untuk mengkaji dampak menarik Ahok ke BUMN.

"Itu kan kewenangan dari kementerian BUMN, silakan kementerian BUMN mengkaji secara filosofi nya kemudian secara dampaknya kemanfaatannya dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribunews, Rabu (13/11/2019).

Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu. Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN. Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.

Baca : Kabar Buruk untuk Ahok? Arief Poyuono Ungkap Siapa Mafia BUMN Harus Dihadapi, Orang Lingkaran Jokowi

Stigma ''Sapi Perah''

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut positif kabar ditunjuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bos salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Lasarus menilai Ahok sebagai sosok yang kredibel untuk memimpin perusahaan berpelat merah.

Seperti diketahui, kader partai berlogo kepala banteng itu pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017.

Baca: Ahok Bakal Masuk BUMN, Ini Pesan Demokrat ke Erick Thohir

Baca: Ahok Pimpin PLN, Politikus PDIP Ini Beber Perubahannya, Ungkap Tender Mandek hingga Layanan Listrik

"Kalau misalnya pak Ahok dipilih tentu sebagai orang PDIP kita senang. Kalau kredibilitas Ahok kita semua sudah tahu. Kalau dia pernah tersangkut masalah hukum itu dia harus dijadikan pelajaran untuk menjalani ke depan," kata Lasarus saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (13/11/2019) malam.

Lasarus melanjutkan, tantangan untuk Ahok ke depan adalah bagaimana menghapus stigma masyarakat soal perusahaan BUMN, seperti tidak transparan dan menjadi 'sapi perah' program pemerintah.

Ahok juga diharapkan bisa membawa BUMN menjadi lebih baik dan lebih bersih.

"Dia harus tunjukkan di bawah dia semua bisa lebih baik. Apakah Ahok yang tegak lurus bisa menangani BUMN. BUMN ini kita sama-sama tahu cap yang dibilang sapi perah, tidak transparan, banyak sekali cap BUMN," ujar Lasarus.

"Seorang Ahok kita lihat. Mudah-mudahan hadirnya bisa jadi contoh menangani BUMN lebih baik," tambahnya.

Ihwal perusahaan mana yang akan diurusi Ahok, Lasarus enggan menyebutkan lebih lanjut. Namun, dia meyakini Ahok bisa membawa perusahaan BUMN manapun menjadi lebih baik.

"Di mana saja seorang Ahok tetap jadi Ahok. Tetap saja bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN pada Rabu (13/11/2019). Dia mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir menempatkannya di salah satu perusahaan BUMN.

Dia dikabarkan akan memimpin di PT PLN (Persero) Persero. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian soal kebenaran kabar tersebut.

"Saya tidak tahu (BUMN yang mana). Mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke pak menteri. Saya kalau buat negara, untuk bangsa ya saya mesti bersedia," kata dia.

Jangan Petantang-petenteng

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus mengubah cara kepemimpinannya jika nantinya benar-benar dipilih jadi bos perusahaan di salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Politisi Partai Gerindra ini berharap saat memimpin perusahaan BUMN, Ahok tak lagi sama seperti saat menjadi gubernur DKI Jakarta.

“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan. Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita,” ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Baca: Jadi Bos Perusahaan BUMN, Ahok Disarankan Ubah Gaya Bicara

Andre berharap Ahok bisa membawa perubahan yang baik di tubuh BUMN. Bukan, malah membuat kegaduhan.

“Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” kata Andre.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi VI lainnnya, yakni Achmad Baidowi menyarankan agar Ahok mengubah cara berkomunikasinya saat memimpin perusahaan BUMN nantinya.

“Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi dalam meminpin lembaga,” kata Badowi.

Bertemu Erick Thohir

Diberitakan sebelumnya, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh mengenai jabatan ataupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masuk ke BUMN, Ahok Diminta Ubah Gaya Komunikasinya"

Mundur dari PDIP

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus mundur dari PDI Perjuangan jika nantinya memimpin perusahaan yang ada di BUMN.

Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, BUMN harus terbebas dari kepentingan partai politik (parpol).

"Karena BUMN harus steril dari parpol, maka Ahok harus mundur dari parpol," kata Awiek melalui keterangannya, Kamis (14/11/2019).

Baca: Jubir BUMN Arya Sinulingga: BUMN Butuh Orang Seperti Ahok

Baca: 15 Tahun Perjalanan Karier Politik Ahok: Jadi Pengurus Partai hingga Ditawari Jabatan BUMN

Baca: Dari Kontraktor ke BUMN, Berikut Rekam Jejak Karir Ahok yang Sempat Jadi Napi, Terungkap Fakta Ini

Awiek juga menyarankan Ahok untuk mengubah pola komunikasi.

Ia menilai, kepemimpinan harus mengedepankan empati, bukan emosi seperti yang ditunjukkan Ahok saat menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati bukan emosi dalam memimpin lembaga. Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kewenangan menempatkan Ahok di perusahaan BUMN merupakan hak dari Menteri BUMN saat ini Erick Thohir.

Namun untuk menjawab keraguan publik, Awiek meminta Erick untuk memberi target pencapaian kepada Ahok.

"Untuk menjawab keraguan publik, harus ada target waktu dan target pencapaian kinerja. Apalagi jika penempatannya nanti di BUMN yang perlu penanganan serius," ucap Awiek.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).

Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu. Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkanlah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN. Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.

Ditunjuk karena Kapasitas

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan menjadi bos BUMN. Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai Ahok ditunjuk karena kapasitasnya.

Meski belum bisa memastikan kebenaran penunjukkan Ahok, Eva menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ditunjuk karena menjadi kader PDI Perjuangan.

"Kita tunggu definitif saja. Pak Ahok kan ditunjuk karena kapasitasnya, bukan karena PDI Perjuangan-nya," ujar Eva, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (14/11/2019).

Di sisi lain, Eva tak melihat Ahok harus mengundurkan diri dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut bila menjadi bos BUMN.

Pasalnya, yang bersangkutan bukanlah pengurus dan cukup non aktif di partainya. Sehingga, mantan anggota Komisi XI DPR RI itu meminta masyarakat tak meragukan integritas Ahok.

"Menurutku (Ahok) cukup non aktif dari parpol seperti para menteri. Lagipula Ahok kan hanya anggota di PDI Perjuangan, bukan pengurus. Dan jangan ragukan integritas beliau, tidak perlu ragu, ia pasti profesional," tandasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).

Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu. Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN. Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.