Ahok Masuk BUMN
Ahok Akan Pimpin BUMN, Piter Abdullah Tak Bisa Nilai Apakah Akan Gagal atau Jadi Solusi bagi BUMN
Peter Abdullah tidak menilai Ahok akan gagal atau menjadi jaminan ketika memimpin perusahaan BUMN nanti.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diumumkan pada awal Desember mendatang.
Ahok dikabarkan akan menjadi komisaris atau direksi di Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau Krakatau Steel.
Sehingga timbul pertanyaan apakah tepat Kementerian BUMN memilih Ahok sebagai pemimpin perusahaan BUMN di sektor energi.
Selain itu, juga timbul pertanyaan terkait Ahok akan menjawab permasalahan atau menambah masalah setelah bergabung BUMN.
Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah mengatakan, tidak bisa menilai Ahok akan gagal ketika memimpin perusahaan BUMN nanti, atau akan menjadi penyebab masalah dalam BUMN.
Namun, dirinya juga tidak bisa mengatakan Ahok akan menjadi solusi dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh perusahaan BUMN.
"Saya tidak mengatakan bahwa Pak Ahok pasti gagal tidak, dia akan menjadi masalah juga tidak, tapi tidak juga dia menjadi jaminan solusi, ini yang harus kita tempatkan dulu ya," ungkapnya, di Studio Kompas TV, Minggu (17/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV.
Peter mengatakan, Pertamina sebagai bagian dari BUMN bukan termasuk perusahaan yang bermasalah.
Menurutnya, Pertamina adalah perusahaan yang mempunyai tantangan yang besar.
"Pertamina tidak bermasalah, hanya saja tantangannya besar. Pertamina tidak bermasalah karena untungnya gede (besar)," ungkapnya.
Soal PLN, Piter menilai termasuk perusahaan yang bermasalah namun bukan dari struktur dalamnya.
Menurutnya, karena PLN mempunyai beban subsidi yang ditanggung sangat besar.
"PLN bermasalah itupun bukan karena struktur di dalam, tetapi beban subsidi yang ditanggung oleh PLN memang sangat besar," katanya.
Ia mengatakan, dalam PLN ada masalah keseimbangan yang dari penerimaan tarif listrik yang dibatasi dan pelayanan yang harus dilakukan besar.
"Karena ada persoalan yang balancing aja kalau di PLN, karena memang penerimaan tarif dasar listrik dibatasi, dan pelayanan yang dibebankan kepada PLN besar," ujar Piter.
