Mendes PDTT Halim Iskandar: Kalau PKB dapat Pengaruh Positif dari Kerja Saya, itu Bonus

 Laporan wartawan tribunnews.com, Denis Destyawan, Muhammad Yusuf

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Sebelum dan sesudah menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendestrans), Abdul Halim Iskandar, mengaku tidak menerima pesan khusus dari Muhaimin Iskandar, adik kandungnya yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Halim Iskandar masuk ke Kabinet Indonesia Maju dari unsur PKB.

"Tidak ada pesan khusus Muhaimin Iskandar kepada saya. Dia tahu saya bisa bekerja. Saya mampu mengemban amanah jadi Ketua DPRD Kabupaten Jombang dan Ketua DPRD Jatim. Lagian, masak adik memberi pesan sama kakaknya," ujar Halim sambil tertawa dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, di rumah dinas menteri, di kawasan Jl Denpasar, Jakarta, Kamis (14/11/2019) lalu.

Anda merupakan kader PKB yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana tindakan Anda manakala ada politisi PKB di parlemen yang minta proyek di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi?

Saya kan harus menempatkan diri sesuai dengan positioning-nya yaitu saya ini lagi di mana. Setelah saya masuk ke dalam pemerintahan, tidak ada yang bisa titip atau minta proyek.

Baca: Pesan Mendes Abdul Halim Iskandar untuk Kaum Milenial

Apalagi di Kemendestrans tidak ada program yang bersifat misalnya pengadaan secara besar-besaran, infrastruktur juga tidak ada. Memang tidak ada suatu proyek yang besar. Jadi aman‑aman saja. Kembali pada posisi, karena posisiku di sini ya begini.

Baca: Menteri Desa Ngeyel Sampaikan Salam Lima Agama di Rakornas Forkopimda

Saya saat ini bekerja untuk bangsa dan negara. Jadi saya harus fokus pada tujuan tersebut. Soal nanti PKB dapat pengaruh positif dari kinerja saya di kabinet, itu soal lain. Anggap saja itu bonus.

Bagaimanapun Anda tidak bisa dilepaskan dari Muhaimin Iskandar yang punya kans mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Apakah Anda merasa punya kewajiban untuk ikut membantu Muhaimin?

Jadi kewajiban itu muncul kalau sudah masuk waktunya. Sampeyan tidak punya kewajiban salat maghrib kalau belum waktunya salat maghrib.

Saya bekerja semaksimal mungkin dan berhikmat pada bangsa, itu tidak ada urusannya dengan siapapun. Kewajiban saya sebagai pembantu presiden adalah melaksanakan semua tugas‑tugas presiden secara maksimal.

Sebagai menteri, saya wajib menyukseskan visi misi presiden. Tidak ada hubungan antara posisi saya sebagai menteri dengan hal lain di luar itu.

Di Kemendestrans ada wakil menteri, bagaimana mengatur pembagian tugas antara Anda dengan wakil menteri?
Antara menteri dan wakil menteri tidak perlu didikotomikan, sehingga tidak harus ada pembagian tugas yang bersifat dikotomi. Semua pertanggungjawaban kan ada pada menteri bukan wakil menteri.

Oleh karena itu kepada wakil menteri saya bilang, ayo kerja bareng. Mana yang harus saya kerjakan dan mana yang bisa wakil menteri kerjakan.

Baca: Bahas Optimalisasi Dana Desa, Mendes PDTT Kunjungi Menteri Tito di Kemendagri

Ketika muncul informasi mengenai desa siluman yang dilontarkan Menteri Keuangan, apa yang Anda lakukan?
Pertama, saya melihat posisi Kemendestrans. Terus bagaimana pola hubungan antara Kemendestrans dengan kementerian lain. Jadi setiap hal harus dipahami dulu posisi kita di mana. Itu sudah menjadi pola pikir saya sejak lama.

Selanjutnya dilihat apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemendestrans terkait dana desa. Nah dari situ saya kemudian mendalami semua isu itu. Dalam waktu singkat saya mengatakan bahwa dalam perspektif Kementerian Desa tidak ada desa fiktif.

Bagaimana bisa begitu?
Karena semua desa kami punya datanya, termasuk alokasi dana desa. Semua menggunakan dana desa secara akuntabel. Yang kedua, dana desa tidak cair tidak serta merta 100 persen. Tahap pertama 20 persen.

Menuju ke pencairan termin kedua harus membuat laporan. Baru kemudian cair termin kedua sebanyak 40 persen. Setelah termin kedua selesai, baru cair 40 persen berikutnya.

Baca: Keinginan Mendagri Tito Karnavian Evaluasi Pilkada Langsung Ditanggapi Jubir PKB Syaiful Huda

Saya kemudian mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan, pencairan terakhir jangan 40 persen karena serapannya terlalu berat, begitu juga pembuatan laporannya. Komposisi pencairan saya usulan sebagai berikut, 20 persen, 50 persen, dan 30 persen. Jadi yang 50 persen ada di tengah.

Bagaimana dengan tiga desa fiktif yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara?
Jadi soal desa di Konawe, ada semua pertanggungjawabannya, penggunaannya. Duitnya digunakan. Namun karena begitu kencangnya polemik soal itu, saya minta cek lagi. Tanya pada pendamping desa, verifikasi ulang.

Nah, terkait tiga desa yang disebut, satu desa berubah jadi kelurahan (kelurahan tidak dapat jatah dana desa), satu desa masuk kawasan hutan lindung, yang satu lagi double entry. Jadi yang double entry dananya tidak dicairkan.

Apa percepatan kerja yang ingin Anda laksanakan?
Menurut petunjuk Presiden, visi misi menteri tidak ada. Karena ini periode kedua (pemerintahan Jokowi periode kedua) tidak ada program kerja 100 hari.

Tapi bukan berarti kemudian kami tidak punya percepatan. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan hari ini. Contoh soal program penguatan digitalisasi.

Baca: Mendes Bantah Desa Fiktif, Istana: Biarkan Pak Mendagri Bekerja

Sebagai contoh, ketika ada informasi mengenai desa fiktif, kami bisa memanfaatkan website kementerian yang begitu lengkap. Informasi masuk begitu valid.

Termasuk data stunting di semua desa kami punya. Kami siap di cross check dengan data stunting Kementerian Kesehatan, misalnya. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan apresiasi terhadap data yang kami punyai, karena kami punya pendamping desa.

Pendamping desa melaporkan secara real time data di lapangan, tidak lagi pakai laporan manual. Kecuali daerah yang tidak ada sinyal, ya sudah data dikumpulkan secara manual terlebih dahulu, baru kemudian dikirimkan melalui jaringan internet ketika berada di kawasan yang ada sinyal.