Prediksi Posisi Ahok di 3 Sektor BUMN, Piter Abdullah: Belum Tentu Gagal tapi Juga Bukan Solusi

TRIBUNNEWS.COM - Isu Ahok akan menempati posisi penting di BUMN masih mendapat banyak tanggapan dari berbagai tokoh.

Direktur Riset Center of Redorm on Economis, Piter Abdullah menyampaikan analisanya.

Piter menyoroti tiga sektor BUMN yang kemungkinan diduduki oleh Ahok.

Dilansir dari tayangan YouTube KOMPASTV, Piter saat berada di Studio Kompas TV, Minggu (17/11/2019) menyampaikan sebagai berikut :

1. PT Pertamina

Diberitakan sebelumnya oleh Tribunnews.com, Pertamina bukan perusahaan bermasalah.

Menurutnya, Pertamina adalah perusahaan yang mempunyai tantangan besar.

"Pertamina tidak bermasalah, hanya saja tantangannya besar. Pertamina tidak bermasalah karena untungnya gede (besar)," ungkapnya

2. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Soal PLN, Piter menilai termasuk perusahaan yang bermasalah namun bukan dari struktur dalamnya.

Menurutnya karena PLN mempunyai beban subsidi yang ditanggung sangat besar.

"PLN bermasalah itupun bukan karena struktur di dalam, tetapi beban subsidi yang ditanggung oleh PLN memang sangat besar," katanya.

Ia mengatakan, dalam PLN ada masalah keseimbangan dari penerimaan tarif listrik yang dibatasi dan pelayanan yang harus dilakukan besar.

"Karena ada persoalan yang balancing aja kalau di PLN, karena memang penerimaan tarif dasar listrik dibatasi dan pelayanan yang dibebankan kepada PLN besar," ujar Piter.

Baca :  Ahok Dikabarkan Akan Pimpin Pertamina atau PLN, Toto Pranoto: Tantangan Sektor Energi Sangat Besar

3. PT Krakatau Steel

Untuk Krakatau Steel, dirinya menilai ada permasalahan struktural.

Menurutnya ini hanya persoalan strategi, khususnya untuk industri logam seperti Krakatau Steel.

"Krakatau Steel memang lebih struktural, tapi persoalan ini tidak bisa kita artikan karena kita tidak cukup serius selama ini membangun Krakatau Steel. Ini persoalan strategi besar dari industri kita seperti apa, khususnya industri logam," jelasnya.

Dirinya menilai ketiga perusahaan BUMN tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding badan usaha swasta.

"Sebenarnya kita tidak bisa menjawab dari satu sosok ya. Pertamina, PLN, Krakatau Steel itu mempunyai karakteristiknya sebagai BUMN dan perlu dipahami badan usaha BUMN itu berbeda dari swasta, banyak bedanya," lanjut Piter.

Baca :  Deddy Sitorus Yakin Ahok Bisa Beradaptasi dengan Situasi Perusahaan BUMN yang Akan Dipimpinnya

Analisis LIPI

Sebelumnya, Analis Politik LIPI, Siti Zuhro memberikan komentar soal isu penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN.

Menurut Siti Zuhro, Erick Thohir diminta untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Siti Zuhro menambahkan, Ahok memiliki masa lalu yang tidak seluruhnya positif.

Ia mengaku khawatir penunjukan Ahok bisa menimbulkan masalah baru.

"Jangan sampai ini maunya membenahi BUMN malah menimbulkan masalah baru," tegasnya.

Mirip pendapat Rizal Ramli, Siti Zuhro mengungkapkan di masa jabatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok sempat menghadapi beberapa kasus.

"Karena ini kan masalahnya ada legacy, warisan dari Pak Ahok yang tidak seluruhnya positif," jelasnya.

Siti Zuhro kemudian meminta sang Menteri BUMN untuk menunggu situasi politik Indonesia seusai kontensasi Pilpres 2019.

Baca :  Ahok Bakal Pimpin BUMN, Analis Politik LIPI: Pemilihan BTP Tidak Semata-mata karena Profesionalitas

Diwartakan Tribunnews.com, menurut Siti Zuhro, Erick Thohir melakukan testing the water.

Testing the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat soal Ahok masuk BUMN.

"Sudah secara tidak langsung Pak Erick Thohir melakukan testing the water ya, ketika disebutkan namanya Pak Ahok langsung ada reaksi yang luar biasa," tuturnya.

Testing the water ini mendapat respon luar biasa di berbagai sosial media, media mainstream, juga media online.

"Baik dari media mainstream maupun media online, dan sosmed dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sosok Pak Ahok tetap menjadi kontroversi, pro kontra dengan semua argumentasi dan sebagainya," tambahnya.

Siti Zuhro mengungkapkan, pihak LIPI pernah mewanti-wanti Presiden Jokowi untuk menghindari merekrut sosok yang kontroversi.

"Padahal sejak awal, bahkan sebelum pelantikan kabinet kita wanti-wanti kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'aruf, mohon untuk tidak merekrut siapa pun yang akan menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat," ungkapnya.

 Baca :  Ahok Masuk BUMN, Penolakan Rizal Ramli & Pendapat Analis LIPI :Harus Akurat Memilih Pejabat Publik

Ahok masuk BUMN menurut Siti Zuhro tidak semata karena unsur profesionalitas tetapi juga faktor politik.

"Pemilihan Pak BTP tidak semata-mata karena profesionalitas, karena kalau profesionalitas, (kalau) saya jadi Pak Jokowi, saya memilih Pak Djarot ini, jelas-jelas orang yang tidak dipermasalahkan background-nya, life history-nya, secara curriculum vitae-nya oke," terangnya.

Siti Zuhro menyarankan agar pemilihan pejabat publik teliti dan akurat.

"Jadi menurut saya, yang tidak prinsip-prinsip itu dihindari, karena Pak Jokowi mau melakukan kerja-kerja yang paling kurang sampai 2023 mendatang, 2024 itu ada manifestasinya, wujud konkritnya," jelasnya.

Ketelitian dan keakuratan tersebut guna menghindari percekcokan masyarakat.

"Oleh karena itu ya pemilihan pejabat publik itu harus super teliti ya, super akurat karena kalau tidak akurat ini akan menimbulkan percekcokan di tengah masyarakat," jelas Siti Zuhro.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Nuryanti)