Pengamat Minta Pemerintah Segera Tetapkan Dirut Perusahaan Listrik Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta segera menetapkan direktur utama definitif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang hingga saat ini masih dijabat oleh pejabat sementara, yakni pelaksana tugas (plt).

Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan mengganggu investasi di sektor kelistrikan.

“Pemerintah harus segera menetapkan dirut definitif karena jika Plt perjanjian atau apapun itu tidak kuat, apalagi jika ada kerja sama dengan luar negeri tidak gak bisa," kata pengamat kelistrikan Okky Setiawan.

Baca: Ahok Dikabarkan Jabat Bos BUMN, Iwan Fals Sebut BTP dengan Julukan Seperti Ini

Menurutnya, pihak luar negeri maunya legalitasnya harus dirut yang dilantik oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN sehingga jika masih Plt, PLN tidak bisa kencang larinya.

Okky mengkhawatirkan ini akan menghambat investasi dari investor luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.

Tentang figur yang cocok untuk memimpin PLN, menurut Okky yang terpenting bisa bersinergi dengan pemerintah.

Baca: PDIP Minta Seluruh Anggota DPRD Ikuti Perintah Jokowi Benahi Aturan yang Hambat Investasi

“Jangan mencari orang yang kebijakannya berlawanan dengan pemerintah,” ujarnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero)  memutuskan mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN. Sripeni menggantikan Djoko Abumanan yang menjadi Plt pada Mei 2019 lalu.

Selain menjadi bos PLN sementara, Sripeni juga masih rangkap jabatan sebagai Direktur Pengadaan Strategis I.

Keputusan ini berlaku sejak 2 Agustus 2019.