Politkus PKB Anggap Pertemuan Elite Partai Berkarya dengan PKS Sebagai Hal Biasa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai wajar elite Partai Berkarya bertemu dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Silaturahmi elite partai politik menurut dia harus terus terjalin agar menyejukan situasi politik di tanah air.

Selain itu, untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik.

"Pertemuan elite Parpol itu hal yang biasa dan itu semestinya harus terus dikembangkan, agar komunikasi bisa terbangun dengan lancar," ujar Abdul Kadir Karding kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca: Politikus Demokrat: Sulit Diharapkan Berkarya Perkuat Oposisi Karena Prabowo Jadi Bagian Pemerintah

Menurut dia, sah-sah saja, bila Partai Berkarya dan PKS membangun komunikasi yang baik.

Apalagi ingin membangun koalisi bersama untuk Pilkada serentak 2020 dan Pemilu 2024 mendatang.

Bagi dia, hak Berkarya dan PKS untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, maupun membangun koalisi bersama.

Baca: Respons Titiek Soeharto Sikapi Soal Prabowo Subianto Jadi Menteri Pertahanan Jokowi

Hal yang jelas, kata dia, semuanya bertujuan untuk membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

"Atau pertemuan-pertemuan ini tidak sekedar silaturahim, mungkin kedepan mereka akan membangun koalisi dan lain sebagainya. Itu hak mereka," jelasnya.

5 komitmet yang disepakati PKS dan Berkarya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Berkarya menyepakati lima hal sebagai komitmen bersama.

Kelima kesepakatan tersebut tertuang dalam pertemuan petinggi PKS-Partai Berkarya di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, petinggi PKS yang hadir antara lain Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Mustafa Kamal dan jajaran DPP PKS lainnya.

Baca: Tommy Soeharto Kemudikan Mobilnya Sendiri Saat Sambangi Kantor DPP PKS

Sementara, petinggi Partai Berkarya yang hadir antara lain Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan jajaran DPP Partai Berkarya lainnya.

Baca: Ketika Titiek Soeharto Reuni di Kantor PKS

Lima komitmen bersama dibacakan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Berikut petikan hasil pertemuan PKS-Partai Berkarya;

Pada hari ini selasa 19 November 2019. Fungsionaris DPP partai Berkarya telah bertemu dengan fungsionaris DPP PKS di Kantor DPP PKS Jalan Sumatupang No.82, Jakarta Selatan.

Dalam Silaturahim Kebangsaan yang berlangsung akrab dan bersahabat sebagai sesama Partai politik, kedua Partai Politik telah menyepakati kesepahaman sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945.

2. Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.

3. Memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis.

4. Membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka diantamnya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya.

5. Membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan. Menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.