Abdul Halim Iskandar Bantah Ada Desa Siluman, Dana Desa Terus Dikawal

Abdul Halim Iskandar membantah adanya desa siluman yang mendapatkan dana dari pemerintah.

Abdul Halim Iskandar Bantah Ada Desa Siluman, Dana Desa Terus Dikawal
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berfoto usai melakukan wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Rumah Dinasnya di Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (14/11/2019). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, membantah adanya desa siluman yang mendapatkan dana dari pemerintah.

Halim Iskandar mengatakan, dirinya tidak pernah mengatakan ada desa yang tidak berpenghuni namun menerima aliran dana desa.

Dari data di Kementerian Desa, ia juga membantah ada desa yang tidak menggunakan dana desa untuk program pembangunan.

"Saya tidak pernah mengiyakan adanya desa Siluman," ujarnya, di Gedung DPR RI, Selasa (19/11/2019).

"Selalu saya katakan dari perspektif data yang ada di Kementerian Desa, tidak ada satupun (desa) yang tidak berpenduduk menerima dana desa, kemudian dana desanya tidak digunakan untuk membangun, itu tidak ada," imbuh dia.

Rapat kerja perdana Komisi V DPR dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, Selasa (19/11/2019).
Rapat kerja perdana Komisi V DPR dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, Selasa (19/11/2019). (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

Dikutip dari KOMPASTV, Halim Iskandar menyatakan, Kementerian Desa terus mengawal dana pemerintah yang turun ke desa-desa.

"Dari perspektif Kementerian Desa, semua dana yang sudah disalurkan kemudian dicairkan ke desa, kita pantau betul semua digunakan untuk membangun," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menemukan sebuah desa yang tidak berpenghuni atau ia menyebutnya dengan fiktif.

Namun desa tersebut mendapat anggaran dari pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama Komisi XI DPR RI terkait tantangan dalam penyaluran dana desa.

Halaman
12
Penulis: Nuryanti
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved