‎Pegawai KPK Jadi ASN Bisa Pindah ke Instansi Lain

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pegawai KPK

‎Pegawai KPK Jadi ASN Bisa Pindah ke Instansi Lain
Tribunnews.com/Hendra Gunawan
Gedung KPK 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pegawai KPK yang ingin pindah beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) bisa pindah ke instansi lain.

Dengan menjadi ASN, menurut Tjahjo, pegawai KPK tidak seumur hidup menjadi pegawai KPK. Mereka bisa pindah ke kementerian atau lembaga lainnya setelah beralih status.

"Sebenarnya dengan teman-teman (KPK) masuk ASN, mereka tidak seumur hidup jadi pegawai KPK. Dia bisa ke Kemendagri, bisa ke Kemenpanrb, bisa ke mana-mana," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/10/2019).

Baca : Ternyata Bukan Ahok BTP, Sandiaga Uno Dikabarkan Pimpin BUMN Sektor Energi Ini, Simak Rekam Jejaknya

Baca: KPK Telusuri Kontrak Penasihat Bisnis dengan Pesawat yang Dibeli Garuda Indonesia

Baca: Menpan RB: Kami Tidak Menerima Lagi Pegawai Administrasi Karena Jumlahnya Sudah 1,6 Juta

Baca: Presiden Jokowi Minta Percepatan Reformasi Birokrasi

Tjahjo mengaku dirinya masih menyusun mekanisme peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Nanti jika sudah rampung, pasti dilaporkan ke Presiden Jokowi.

Dia juga mengaku sudah bertemu dengan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, yang juga Ketua Tim Transisi terkait hal itu.

Saat ini, mantan Mendagri itu mengatakan memang belum melapor ke Jokowi karena mekanisme peralihan belum selesai. Jika rampung, dia berjanji akan menyampaikan secara terbuka.

‎"Saya belum laporkan (pada presiden). Tapi saya sudah ketemu dengan teman-teman di KPK. Belum saatnya saya sampaikan, supaya matang dulu lah," tuturnya.

Ditanya peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tanpa harus mengikuti tes, Tjahjo belum mau berkomentar banyak.

Sementara itu, ICW meminta agar pemerintah tidak perlu membuat seleksi terhadap pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN.

Diketahui ‎Peralihan status kepegawaian di KPK merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan pegawai KPK adalah "aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara."

Tak hanya pegawai, penyelidik dan penyidik internal KPK juga harus beralih status menjadi ASN.

KPK sendiri sudah membentuk tim transisi untuk menyesuaikan pelaksanaan UU KPK yang baru.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved