Respons Sekjen PDIP Soal Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina: Tidak Harus Mundur Dari Partai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tak harus mundur dari keanggotaan partai bila diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero).

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang," kata Hasto Kristiyanto di sela-sela Sekolah Pimpinan Dewan PDIP, di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Baca: Boni Hargens: Pengangkatan Ahok adalah Awal yang Menjanjikan

Hasto Kristiyanto meminta agar tak ada kecurigaan berlebih dengan keberadaan Ahok di BUMN seperti akan terjadi kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu.

Ia mengingatkan PDI Perjuangan punya pengalaman menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Menurutnya pada 2001 hingga 2004, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menghadapi krisis multidimensi.

Baca: Ahok Resmi jadi Komisaris Utama Pertamina (Persero), Erick Thohir Sebut Senin Mulai Bekerja

Saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan di dalam pengelolaan negara dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi.

"Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," ucap Hasto Kristiyanto.

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto pun menyinggung soal sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok.

Baca: Erick Thohir Resmi Umumkan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Chandra Hamzah Komisaris Utama BTN

Hasto mengatakan dalam UU BUMN pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan yang bersifat strategis.

Termasuk penempatan direksi dan komisaris.

Dikabarkan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa langsung menjabat komisaris utama PT Pertamina (persero) pada hari ini.

Baca: Minta Ahok Ditangkap, Marwan Batubara Emosi Didebat Ali Ngabalin : Memang Anda Siapa ?

Ahok ditunjuk menjadi Komisris Utama Pertamina setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA).

"Pertamina bukan Tbk (perusahaan terbuka), jadi bisa segera diproses jadi komisaris utama, bisa hari ini atau Senin," kata Erick Thohir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Sementara terkait adanya penolakan dari serikat pekerja Pertamina soal penunjukan Ahok, Erick Thohir menilai dalam penempatan setiap orang di sebuah perusahaan, pasti ada pro dan kontra.

"Terpenting begini, kasih kesempatan bekerja dan lihat hasilnya. Kadang-kadang kita suuzon orang ini begini-begini tanpa melihat hasil," katanya.

Kata mantan staf Ahok

Basuki Tjahaja Purnama (BTP)  atau Ahok disebut akan menjadi bos di BUMN.

Gelombang penolakan terhadap Ahok pun datang dari berbagai elemen masyarakat.

Mantan staf Ahok Ima Mahdiah melihat penolakan terhadap Ahok tersebut datang dari sudut pandang subjektif belaka.

"Lebih ke arah subjektif ya, bukan objektif," ucap Ima saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Baca: Ahok Masuk BUMN, Peneliti Politik Sebut Proses Ini Ada Unsur Politik bukan Profesional

Alasannya kata dia, penolakan hanya menitikberatkan pada sikap pribadi hingga ungkit status mantan narapidana sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurutnya, penolakan hanya sebatas pertimbangan etika tanpa menjabarkan bagaimana sepak terjang kinerja Ahok sejak berkarir sebagai Bupati Belitung Timur hingga memimpin Ibu Kota.

"Kelihatan kok mereka nggak punya alasan yang oke mengenai kenapa menolak pak Ahok. Mereka hanya bilang etika, mantan napi lah, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana kinerja pak Ahok," jelas dia.

Baca: Tuding Ahok Terima Uang Sumber Waras, Marwan Batubara Ditunjuk-tunjuk hingga Dipelototi Ali Ngabalin

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut meyakini di balik narasi penolakan tersebut, ada maksud dan tujuan terselubung.

"Jadi menurut saya hal-hal yang mereka bilang pak Ahok suka marah-marah, lalu narapidana, kalau menurut saya itu alasan-alasan bahwa maksud dan tujuan mereka bukan itu saya yakin," katanya.

Disebut tak miliki kualifikasi pimpin BUMN

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tidak memiliki kualifikasi untuk menjabat komisaris atau direksi di BUMN.

Ahok menurut Marwan tidak memiliki pengalaman memimpin perusahaan.

"Ya enggak (kompeten) lah. Dia juga engga punya pengalaman seperti itu dan kita bicara ini sektor strategis," ujar Marwan dalam diskusi di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, (21/11/2019).

Baca: Beredar Foto Istri Ahok, Puput Nastiti Devi Gendong Bayi Disangka Lahiran, Ini Fakta Sebenarnya

Menurutnya dalam memimpin BUMN dibutuhkan sosok orang yang memiliki kualifikasi manajerial strategis.

Artinya pernah memimpin perusahaan yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.

"Ketahanan energi nasional yang tidak bisa begitu saja diserahkan pimpinan pengelolaannya pada orang yang tidak qualified," katanya.

Baca: Arya Sinulingga Ungkap Penolakan Ahok Memimpin BUMN Berasal dari Sisi Politik

Menurut Marwan jangankan memimpin perusahaan BUMN yang strategis seperti PLN dan Pertamina, untuk perusahaan BUMN non strategis saja, Ahok tidak memiliki kualifikasi.

Karena itu Marwan meminta kementerian BUMN mendengarkan aspirasi masyarakat.

Baca: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli: Ngapain Sih Jokowi Bikin Ribut Begini?

Ia juga meminta penolakan terhadap Ahok jangan dilihat secara politis.

"Nah saya juga menghimbau teman-teman pendukung (Ahok) itu supaya hatinya terbuka, bahwa dalam pembukaan UUD itu kita ini negara ini didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengadakan acara ini juga dalam rangka itu, supaya bangsanya cerdas, tapi juga tolong terbuka jangan menutup mata, karena itu mungkin yang didukung lalu tidak mau melihat secara objektif ada hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa ini sebetulnya tidak layak," katanya.