Soal Reuni Akbar 212 di Monas, Polisi Siap Libatkan Intelijen dan TNI untuk Persiapan Pengamanan

TRIBUNNEWS.COM - Persaudaraan Alumni (PA) 212 direncanakan akan kembali menggelar reuni akbar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2019 mendatang.

Mengutip Kompas.com, PA 212 mengklaim telah mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengadakan Reuni Akbar 212.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNP Ulama, Yusuf Martak menyebutkan reuni tahun 2019 ini rencananya akan berupa acara berdoa bagi bangsa dan kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Akan tetapi Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, pihaknya masih akan membahas dalam rapat soal perizinan penggunaaan Monas untuk acara ini.

“Masih mau rapat itu, besok aja, kalau besok sudah ada (keputusan) baru berani ngomong,” ujar Taufan.

Pihaknya belum memastikan apakah Pemprov DKI akan memberikan izin atau tidak.

Rapat pembahasan izin kegiatan tersebut akan digelar Jumat (22/11/2019) ini.

Rencananya rapat akan dihadiri tim pengamanan, unsur TNI, Polri dan Pemprov DKI.

“Ini kan dia minta izin tempat. Oleh Monas diizinkan atau enggak. Belum rapat, besok baru rapat,” kata Taufan.

Rapat tersebut juga membahas perkiraan jumlah orang yang akan hadir.

Pemprov DKI dan tim keamanan berkoordinasi guna mencipatakan suasana yang tertib dan nyaman.

“Kami prediksi dari hasil dialog kami tanya ke mereka nanti kira-kira berapa banyak massa datang, siapa aja yang bergerak,” katanya.

Polisi Siap Amankan

Sementara itu, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengungkapkan polisi siap mengamankan jalannya aksi Reuni 212.

Dikutip dari video pemberitaan Kompas TV, pihaknya akan melibatkan kirka (perkiraan keadaan) intelijen untuk menghitung jumlah pihak keamanan yang dibutuhkan.

Namun hingga kini, ia menyebut belum ada surat pemberitahuan rencana aksi yang masuk ke Mabes Polri.

"Unjuk rasa, demostrasi hak dari warga negara, tetapi tetap ada aturannya. Kalau nanti ada surat pemberitahuan ke kepolisian, nanti akan kita analisa," ungkapnya.

Polisi juga siap menggandeng TNI untuk mengamankan acara tersebut.

"Kita juga memerlukan kirka intelijen, untuk menghitung berapa pengamanan yang harus kita lakukan. Nantinya kita akan kerja sama dengan TNI untuk pengamanan, seandainya nanti surat pemberitahuannya sudah masuk ke kepolisian," ungkapnya.

Rencana Acara

Mengutip berita Kompas TV, Ketua Steering Committee (SC) reuni 212, Yusuf Martak mengungkapkan acara ini akan dimulai pada Senin (2/12/2019) dini hari dengan salat tahajud pukul 03.00 WIB.

Diungkapkannya, sejumlah ulama dan tokoh agama akan turut serta memberikan ceramah.

Yusuf mengungkapkan, reuni akbar 212 bukanlah sekadar ajang unjuk kekuatan dan bukan pula untuk gagah-gagahan.

“Kita berkumpul dalam satu momen, satu titik pertemuan dengan tujuan bermunajat, berdoa dan zikir kepada Allah SWT untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia serta menjaga NKRI. Karena itu, mari kita putihkan Monas,” ujar Yusuf Martak dalam konferensi pers di DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Juru bicara FPI, Slamet Ma'arif mengklaim panitia telah mengantongi izin untuk acara itu dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kepolisian.

“Alhamdulillah untuk perizinan dan pemberitahuan sudah tidak mengalami hambatan yang berarti. Kawan-kawan di daerah akan siap menyambut acara ini,” kata Slamet.

Pernyataan Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD tidak mempermasalahkan dengan diadakannya reuni akbar 212 di Monas.

Dikutip dari video pemberitaan YouTube Kompas TV, Mahfud MD menilai tidak perlu ada pengamanan khusus.

"Tidak perlu, artinya sudah ada SOP nya, kan aparat sudah bagus kok," ungkapnya.

Tanggapan MUI

Mengutip Tribun Timur, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mamasa Ramli mengatakan, reuni akbar 212 semestinya tidak dilaksanakan lagi.

Ia mengatakan meskipun tujuannya untuk dakwah tidak harus turun ke jalan.

Menurutnya, dakwah bisa dilaksanakan di masjid, majelis taklim dan lingkup organisasi keagamaan.

Dia mengatakan, jika harus turun ke jalan efeknya kepada masyarakat dan kelompok-kelompok lain tentu menimbulkan persepsi yang negatif.

"Dengan kondisi saat ini baiknya kita konsentrasi mendukung segala program pemerintah yang ada," ucapnya.

Ia menganggap hal tersebut bisa mengganggu roda pemerintahan.

"Jangan lagi ada gerakan tambahan yang berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan yang baru saja terbentuk", kata Ramli Rabu (20/11/2019)

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Cynthia Lova) (Tribun-Timur.com/Semuel Mesakaraeng)