Chandra Hamzah Jadi Komisaris Utama BTN, Erick Thohir: Background-nya Hukum, BTN Ada Isu Kurang Baik

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Chandra Hamzah menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

Sementara Pahala Mansury mendapat tugas sebagai Direktur Utama BTN.

Pengumuman resmi itu disampaikan Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Karena memang Pak Pahala kan ada tugas baru juga, jadi Dirut BTN, dan komisaris utamanya Pak Chandra Hamzah," ujar Erick, dikutip dari Kompas TV.

Erick menyampaikan, terkait waktu Pahala Mansury dan Chandra Hamzah bisa mulai bekerja di BTN, ia menyampaikan untuk menunggu rapat umum pemegang saham BTN pada akhir November ini.

"Kalau BTN kan rapat umum pemegang sahamnya akhir bulan ini," kata dia.

Erick Thohir menjelaskan alasan di balik pemilihan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah ini sebagai Komisaris Utama BTN.

Menurutnya, Chandra Hamzah mempunyai latar belakang hukum yang bisa mengatasi isu dalam BTN saat ini.

"Saya rasa kan masing-masing punya alasan berbeda, kalau Pak Chandra Hamzah memang background-nya hukum," ujarnya.

"Kita tahu sekarang di BTN ada isu-isu kurang baik, ya tentu harus dilihat secara hukum, apalagi ini kan jadi ujung dari pembiayaan perumahan rakyat nasional," lanjut Erick.

Chandra Hamzah dinilai tepat untuk memberi solusi terkait pembiayaan perumahan rakyat nasional, terutama untuk usia muda.

"Apalagi ada program ke depan, bagaimana anak-anak muda Indonesia umur 25-35, bisa dapat juga memberi akses perumahan, apalagi pegawai negeri yang usianya muda," jelasnya.

"Kita akan pindah ke ibu kota baru, kalau tidak ada fasilitas kepada ASN nanti gimana," tambah Erick.

Sebelumnya, Chandra Hamzah mengaku hanya membicarakan seputar BUMN dengan Erick Thohir saat kedatangannya ke Kementerian BUMN, Senin (18/11/2019).

"Seluruh BUMN, secara umum saja," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Chandra Hamzah mengatakan tidak membahas mengenai jabatan di BUMN.

Chandra juga membantah ada penawaran jabatan tertentu di BUMN oleh Erick Thohir.

"Nggak ada bicara masalah posisi, nggak ada bicara masalah jabatan," ungkapnya.

Alumni Fakultas Hukum UI ini berujar hanya diajak membahas mengenai visi dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Hanya bicara mengenai visi Pak Menteri tentang BUMN seperti ini, masalahnya apa, sepengetahuan saya apa, kita sharing (berbagi)," lanjutnya.

Selain itu, dirinya dan Erick Thohir juga berdiskusi mengenai kinerja BUMN dan penataan aspek hukum di segala sektor usaha.

Menteri BUMN Erick Thohir berencana memimpin rapat bulanan 30 perusahaan, dengan mengundang semua direksi utama dan komisaris utama secara dalam satu waktu.

"Rapat bulanan untuk 30 perusahaan akan saya lakukan langsung oleh saya, dimana saya mengundang dirut dan komut secara bersamaan," ungkapnya.

Harapannya, rencana Erick itu bisa mencegah timbul sebuah drama dalam tiap perusahaan BUMN.

"Jadi saya nggak mau ada drama-drama di dalam perusahaan ya, komut menjelekkan dirut, dirut menjelekkan komut, saya nggak mau," jelasnya.

"Kita rapat bersama, kalau nggak mau ada perbedaan, ayo kita duduk," lanjut Erick Thohir.

Ia menilai dengan adanya rapat bersama antara para direksi utama dan komisaris utama, keduanya bisa berjalan beriringan.

"Karena tidak mungkin direksi berjalan tanpa dukungan komisaris, komisaris bukan direksi, yang melakukan kerja harian itu kan direksi," jelas Erick.

(Tribunnews.com/Nuryanti)