Kementerian BUMN Inginkan Keterbukaan, Arya Sinulingga Sebut Andalkan Para Warganet

TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN sedang melakukan perubahan untuk menjadi lebih terbuka.

Hal tersebut dijelaskan dalam acara Indonesia Lawyers Club yang videonya diunggah di kanal YouTube 'Indonesia Lawyers Club, Selasa (26/11/2019).

Arya Sinulingga menjelaskan Kementerian BUMN saat ini menginginkan sebuah keterbukaan.

Menurut penuturan Arya Sinulingga, biasanya sosok yang mengisi jabatan komisaris dan direksi dalam sebuah BUMN baru diketahui setelah diputuskan.

Namun, saat ini prosedur tersebut tidak dilakukan.

Arya Sinulingga mengatakan, kini tiap hari seluruh masyarakat melalui media massa dapat mengetahui siapa saja calon-calon pemimpin BUMN.

Sehingga keputusan tersebut merupakan bagian dari keterbukaan dari Kementerian BUMN yang saat ini di bawah pimpinan Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Kami juga sangat senang, kenapa ada perubahan di Kementerian BUMN. Sekarang ini kami ingin sebuah keterbukaan," tutur Arya Sinulingga.

"Biasanya di BUMN yang namanya komisaris, direksi, sudah diputuskan baru diketahui siapa komisaris dan direksinya."

"Ini sekarang tidak, hampir tiap-tiap hari wartawan atau media itu bisa mendengarkan siapa saja calon-calon komisaris di BUMN."

"Jadi ini adalah bagian dari keterbukaan kita sehingga kawan-kawan dan publik bisa melihat."

Arya Sinulingga juga mengatakan dapat mengandalkan para warganet Indonesia dalam hal keterbukaan ini.

Karena menurutnya apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh Pertamina, maka yang dituju pertama kali oleh warganet adalah Ahok.

Arya Sinulingga mengharapkan dapat memanfaatkan peran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk membawa Pertamina ke arah yang lebih baik.

"Dan nanti saya yakin kalau ada, saya yakin banget sama netizen kita, kalau ada sedikit saja kesalahan Pertamina pasti yang dimention itu Pak Ahok," jelas Arya Sinulingga.

"Mari kita manfaatkan ini, keterbukaan. Kita manfaatkan peran Pak Ahok akan bisa mengontrol Pertamina agar jalannya semakin baik," tambahnya.

Meski demikian, perubahan Kementerian BUMN untuk lebih terbuka terutama dalam mengabarkan soal komisaris dan direksi dikritisi oleh Pengamat Politik, Hendri Satrio.

Hendri Satrio menyampaikan Kementerian BUMN dapat dengan mudah memanggil Ahok, tanpa harus mengumumkan kepada publik mengenai hal ini.

Sehingga Hendri Satrio memikirkan ada yang janggal dari awal muncul wacana Ahok akan menjadi petinggi BUMN.

Menurutnya, wacana tersebut hanyalah pengalihan isu atau cek ombak ke masyarakat luas ketika nama Ahok dimunculkan kembali.

"Jadi pada saat pertama kali muncul isu Ahok di permukaan, yang kemudian tiba-tiba dimunculkan oleh Kementerian BUMN."

"Pertama kali yang ada dipikiran saya, 'Ini ada apa sih?'" jelas Hendri Satrio.

"Apa cuma pengalihan isu atau hanya tasting the water saja."

"Kan sebetulnya bisa Kementerian BUMN panggil Ahok kemudian nggak usah pengumuman ke publik. Tapi kan ini diumumkan."

Sehingga menurut Hendri Satrio, memunculkan kembali nama Ahok seperti ingin mengetahui persepsi dan penerimaan publik.

Hal tersebut dikarenakan Ahok telah menyelesaikan masa hukumannya terkait permasalahan penistaan agama beberapa waktu lalu.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)