Bahas PKPU Bersama DPR, KPU Soroti Perlindungan Hak Pemilih Hingga Keterbukaan Data

Untuk yang ketiga soal keterbukaan data, Viryan mengatakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu

Bahas PKPU Bersama DPR, KPU Soroti Perlindungan Hak Pemilih Hingga Keterbukaan Data
Tribunnews.com/ Reza Deni
Rapat Dengar Pendapat Komisi II membahas Rancangan Perubahan PKPU bersama KPU RI, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedunh Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan Bawaslu membahas lanjutan rancangan Peraturan KPU (PKPU) soal Pilkada 2020.

Ada 11 isu strategis yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut.

"Adapun 11 item besar yang sebenarnya secara substansi, berkelompok kepada 3 hal," kata Komisioner KPU Viryan Azis di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Baca: Mahfud MD Sebut Situasi di Papua Kondusif Meskipun Masih Ada Kelompok Kriminal Bersenjata

Tiga hal tersebut, dikatakan Viryan yakni, terkait dengan perlindungan hak pilih warga negara, penguatan hulu data kegiatan penyusunan daftar pemilihan, dan keterbukaan data.

"Substansi dari perlindungan hak pilih adalah KPU ingin lebih menjamin beberapa hal yang terlewat pasa Pilkada sebelumnya, sekarang kami pastikan dapat lebih baik lagi," kata Viryan.

Baca: Peserta Aksi Reuni 212 Membubarkan Diri, Jalan Budi Kemuliaan Padat

Sementara terkait penguatan hulu data dan proses kegiatan penyusunan daftar pemilihan, Viryan berpendapat KPU ingin membuat pemilih menjadi lebih nyaman.

"Sebagai contoh secara sederhana ada beberapa masukan pada saat Pemilu kemarin, satu keluarga terpisah TPS. Ini sedang kami coba perbaiki untuk Pilkada serentak 2020 nanti," kaya Viryan.

Untuk yang ketiga soal keterbukaan data, Viryan mengatakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik.

Baca: Orasi di Monas, Anies Baswedan: Reuni 212 Cermin Persatuan Indonesia

"Jadi kami juga melakukan itu. Nah tiga hal inilah yang menjadi substansi dari perubahan PKPU ini. Hal lain lebih kepada teknis penataan regulasi menyesuaikan dengan beberapa regulasi lainnya," katanya.

Seperti diketahui, penyusunan perubahan PKPU beranjak dari hasil evaluasi KPU terhadap PKPU 2017, Pilkada Serentak 2018, dan Pemilu 2019.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved