KPK Minta Kementerian ATR/BPN Buka Data Hak Guna Usaha

Syarif menekankan, dengan data yang transparan diharapkan tidak ada lagi perkebunan sawit yang dibuka di atas lahan kawasan hutan.

KPK Minta Kementerian ATR/BPN Buka Data Hak Guna Usaha
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuka dan membuat transparan data-data mengenai Hak Guna Usaha (HGU).

Apalagi, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan bernomor register 121 K/TUN/2017 sudah memutuskan agar pemerintah membuka data HGU sebagai informasi publik.

"Khusus Kementerian Agraria/BPN kita berharap HGU dibuat transparan dan ini sudah putusan MA harus dibuat transparan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Baca: KPK Akan Tindaklanjuti Munculnya Nama Tatam dalam Sidang Suap Impor Bawang

Tak hanya Kementerian ATR/BPN, KPK juga meminta kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk membuka dan membuat transparan data-data pertanahan yang dimiliki.

Syarif menggaris bawahi, transparansi data-data tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih.

Apalagi, data-data pertanahan kerap menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca: Sebelum Jadi Tersangka Gratifikasi Rp22 M, Pejabat BPN Gusmin Tuarita Mangkir dari Pemeriksaan KPK

"Potensi korupsi ada di BPN salah satunya pemberian izin dan salah satunya izin HGU memang banyak tumpang tindih izin sawit. Oleh karena itu rekomendasi KPK terhadap kementerian terlibat tidak hanya BPN, Kementan, KLHK dan BPN diupayakan izin dan status kawasan jelas dan dibuka untuk umum," ujar Syarif.

Syarif menekankan, dengan data yang transparan diharapkan tidak ada lagi perkebunan sawit yang dibuka di atas lahan kawasan hutan.

Dengan demikian, kepentingan negara untuk menerima pajak dan kepentingan masyarakat atas lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat terjamin.

Baca: Dari Tumpang Tindih HGU Perkebunan Kelapa Sawit Ungkap Korupsi Gratifikasi Rp22 M di BPN

"Sekaligus melindungi pengusaha dan negara agar pajak yang diterima jelas izinnya dan melindungi masyarakat secara keseluruhan," katanya.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved