Reuni 212
Soal Reuni Akbar 212, Guntur Romli Sebut Punya Tujuan Menyerang Pemerintah Jokowi
Reuni Akbar 212 baru saja dilaksanakan. Sebelumnya, aktivis muda NU Guntur Romli menyebut Reuni Akbar 212 memiliki tujuan untuk menyerah pemerintah.
Penulis:
Widyadewi Metta Adya Irani
Editor:
Pravitri Retno W
lihat foto
"Yang jelas, kami sampaikan saat ini Habib Rizieq sehat walafiat bersama keluarga, tidak pernah diganggu pemerintah Saudi Arabia, ataupun oleh warga Saudi Arabia," tegasnya.
"Bahkan, (Rizieq) bisa berdakwah di sana, bisa menerima tamu, kemarin bikin maulid nabi." lanjut Slamet Ma'arif.
Slamet Ma'arif menyampaikan, tidak ada masalah antara Rizieq Shihab dengan pemerintah Arab Saudi.
"Artinya, dengan pemerintah Saudi Arabia, saya katakan, tidak ada masalah Habib Rizieq," kata dia.
"Kemudian, betul, kalau memang pemerintah nggak mencekal, tetapi pencekalan beliau di Arab Saudi itu atas permintaan, skenario rezim penguasa saat ini," sambungnya.
Reuni 212 Dianggap Memiliki Tujuan Politik
Sementara itu, Guntur Romli pun menilai terdapat tujuan-tujuan politik dalam Reuni Akbar 212.
"Menurut saya tetap ada tujuan-tujuan politik di situ," ungkapnya.
Guntur Romli menyebutkan, hal itu dilihatnya dari kehadiran tokoh-tokoh partai politik dalam gelaran Reuni Akbar 212.
Selain itu, Guntur Romli juga menilai Reuni Akbar 212 sebagai langkah politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024.
"Kemudian saya melihat juga kalau di Pilkada DKI ya, ada Gubernur DKI sekarang Anies Baswedan itu, saya lihat ada indikasi-indikasi kuat, menggunakan 212 sebagai jalan politik dia untuk 2024."
"Itu kalau kita mengamati bahwa dari rekam jejak, dari hal-hal yang kita saksikan bahwa gerakan 212 itu tidak lepas dari gerakan politik ya, yang menggunakan isu-isu agama," lanjutnya.
Mahfud MD Sikapi Pernyataan Habib Rizieq dalam Reuni 212
Dalam gelaran Reuni Akbar 212, melalui sebuah video, Senin (2/12/2019), Habib Rizieq Shihab mengatakan dirinya dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD pun memberikan tanggapannya terkait pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.
