KPK Masih Tunggu Menteri Jokowi Setor LHKPN Hingga Maret 2020

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan masih terdapat waktu hingga Maret 2020 untuk menyerahkan LHKPN

KPK Masih Tunggu Menteri Jokowi Setor LHKPN Hingga Maret 2020
Tangkap Layar YouTube KompasTV
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para menteri Kabinet Indonesia Maju segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan masih terdapat waktu hingga Maret 2020 untuk menyerahkan LHKPN ke KPK.

“Tapi yang pasti masih ada waktu untuk pejabat-pejabat baru, tiga bulan waktunya sejak dilantik dan untuk yang sudah menjadi penyelenggara negara nanti akan ikut update 31 Maret 2020,” ujar Yuyuk di Gedung  Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).

Yuyuk menyatakan, proses pelaporan LHKPN bagi para menteri yang baru menjadi pejabat negara tidak selancar menteri-menteri yang sudah pernah menjabat sebelumnya.

Baca: KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Proses Perdagangan Minyak Mentah dan Produksi Kilang Petral

Baca: Eks Bupati Talaud Sampaikan Nota Pembelaan

Baca: Usai Lapor LHKPN di KPK, Ada Penambahan Harta Mahfud MD

Baca: Usai Lapor LHKPN di KPK, Ada Penambahan Harta Mahfud MD

“Mungkin karena pertama, jadi dokumen semuanya yang sementara ini masih tercecer harus dikumpulkan lagi, itu saja,” kata Yuyuk.

Namun, ia menyebut proses pelaporan harta kekayaan sudah dipermudah melalui fitur e-LHKPN. Selain itu, KPK menyediakan tim asistensi untuk membantu penyetoran LHKPN.

Sementara itu, bagi menteri yang telah berstatus sebagai penyelenggara negara, tidak perlu menyetor LHKPN lagi melainkan memperbarui LHKPN mereka Maret 2020 mendatang.

Kendati demikian, Yuyuk mengaku belum memiliki data mengenai jumlah menteri yang belum menyetor LHKPN.

“Sebenernya sistem pelaporan LHKPN itu sudah cukup sederhana, dengan adanya lapor LHKPN melalui elektronik. Jadi semua dokumen-dokumen juga harus diunggah melalui elektronik sistem elektronik itu,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved