Perpanjangan Izin FPI
Kritisi Pemerintah Soal Pengelolaan Ormas, Mardani Ali Sera: Ini Harus Dianggap Aset!
Mardani Ali Sera mengkrtisi pemerintah terkait pengelolaan ormas, menurutnya ormas seharusnya dianggap sebagai aset bukan malah dipersulit.
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengkrtisi pemerintah terkait pengelolaan Organisasi Masyarakat (Ormas).
Hal ini ia ungkapkan pada program ILC yang dilansir dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (4/11/2019).
Menurutnya ormas seharusnya dianggap sebagai aset.
"Kalau kita mau jadi negara yang demokrasi, ingin menghadirkan ruang publik yang terbuka, ormas ini harus dianggap sebagai aset," ujar Mardani.
Ia juga menambahkan negara seharusnya tidak mempersulit ormas dengan administratifnya.
Melainkan negara harus memberikan penguatan dan fasilitas kepada ormas.
"Bahasa sederhananya apa yang tidak mau diurus negara, biarkan masyarakat urus sendiri," ujar Mardani.
Menurut Mardani hingga saat ini paradigma Pemerintah dalam mengelola ormas tidak beda dengan paradigma orde baru.
"Menganggap ormas itu beban yang harus diawasi," kata Mardani.
"Makanya rata-rata ormas ada dibawah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang paradigmanya pengamanan," imbuhnya.
Perpanjangan Izin FPI
| 1. Haikal Hassan Ingin Ada Dialog antara FPI dengan Mahfud MD soal AD/ART FPI: Undang FPI, Pak Mahfud |
|---|
| 2. Tanggapi Polemik Perpanjangan SKT FPI, Haikal Hassan: Apa Salahnya dengan FPI? |
|---|
| 3. Soal Ajakan Berdialog dengan FPI, Haikal Hassan: Ini yang Kami Tunggu |
|---|
| 4. Khilafah di FPI Munculkan Polemik, Awit Masyhuri: FPI Ini Menerima Bhineka Tuggal Ika |
|---|
| 5. Politisi PDIP Zuhairi Misrawi Sebut Tak Tepat Definisi Khilafah Dihubungkan OKI: Memang Agak Aneh |
|---|
